30 October 2020
  • 30 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Warga DKI Kalau Keluar Rumah Harus Punya Surat Izin Keluar Masuk

Warga DKI Kalau Keluar Rumah Harus Punya Surat Izin Keluar Masuk

By on 15 May 2020 0 198 Views

Jakarta, ROC – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Aturan Keluar Masuk Bagi Masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Dalam aturannya, jika masyarakat di luar 11 bidang yang diperbolehkan beroperasi ada keperluan keluar rumah wajib memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM),” ujar Anies Baswedan, di Jakarta, Jumat (15/5).

Lalu bagaimana cara SIKM mendapatkannya? Dalam pergub itu, Gubernur Anies menulis alur mendapatkan SIKM. Pertama, mereka yang berkepentingan dapat mengakses format dengan mengunduhnya melalui pranala corona.jakarta.go.id.

Selanjutnya, formulir permohonan yang telah diunduh secara daring wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

Pertama, surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya. Kedua, surat pernyataan sehat bermeterai.

Syarat ketiga, pemohon harus melampirkan keterangan kepentingan mengajukan SIKM. Seperti, apakah pemohon berkepentingan untuk perjalanan dinas keluar Jabodetabek, apakah pemohon berkepentingan untuk surat keterangan bekerja (bagi yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek), atau apakah pemohon adalah pengusaha yang memiliki usaha di luar Jabodetabek yang diketahui pejabat berwenang.

Kemudian, SIKM dapat juga diajukan oleh pemohon warga negara asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap.

Setelah proses permohonan dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QRcode.

Sebagai informasi, ada 11 sektor yang dikecualikan dan wajib memiliki SIKM bila ingin beraktivitas selama Pemprov DKI masih memberlakukan PSBBB. Berikut rinciannya:

1. Kesehatan

2. Bahan pangan atau makanan atau minuman

3. Energi

4. Komunikasi dan teknologi informasi

5. Keuangan

6. Logistik

7. Perhotelan

8. Konstruksi

9. Industri

10. Pelayanan dasar, utilitas publik yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan atau vital tertentu

11. kebutuhan sehari-hari
(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *