25 March 2019
  • 25 March 2019
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Politik
  • Walau Tidak Disyahkan Kemenkumham, PKPU Eks Narapidana Dilarang “Nyaleg” Diterbitkan

Walau Tidak Disyahkan Kemenkumham, PKPU Eks Narapidana Dilarang “Nyaleg” Diterbitkan

By on 2 July 2018 0 252 Views

Jakarta, ROC – Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Di dalamnya memuat larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg. Secara resmi telah diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPU, Arief Budiman meyakini, aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

“Tidak bertentangan dengan Undang-Undang,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Meski Menkumham, Yasonna Laoly tidak menandatangani PKPU tersebut, Arief berkeyakinan bahwa aturan itu tetap dapat diberlakukan dan sah di mata hukum. Sebab, kewenangan mengesahkan ada di tangan KPU.

“PKPU itu yang membuat KPU. Kemenkumham itu mengundangkan, mencatatkan di dalam lembaran negara atau berita negara. Nah itu gunanya supaya setiap orang mengetahui ada peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sementara, Menkumhan Yasonna H Laoly menyebut Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor menjadi caleg, belum tentu berlaku. Aturan KPU itu disebut bertentangan dengan Undang-Undang.

” Kalau dengan UU tidak bisa, tapi kita lihat dulu. Saya belum lihat,” ujar Laoly di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/7).

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut aturan larangan eks koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 tidak berlaku jika tidak diundangkan. Yasonna menyebut PKPU tersebut bisa batal karena alasan yuridis.

“Tidak bisa, batal demi hukum,” ujar Yasonna.

“Suruh baca pasal 87 UU Nomor 12 tahun 2011,” imbuh Yasonna. [Red/Dtk]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *