7 July 2020
  • 7 July 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Wakil Ketua MPR : Penguatan Pancasila Bisa Percepat Atasi Covid-19, Pendisiplinan Warga Bisa Dengan Pendekatan Humanis

Wakil Ketua MPR : Penguatan Pancasila Bisa Percepat Atasi Covid-19, Pendisiplinan Warga Bisa Dengan Pendekatan Humanis

By on 1 June 2020 0 45 Views

Foto: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Istimewa)

Jakarta, ROC – Pandemi Covid-19 mengguncang kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpendapat, pengamalan nilai-nilai Pancasila bisa menjadi bagian solusi dari masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

“Bila saat ini seluruh anak bangsa sedang menghadapi wabah Covid-19 di tanah air, menurut saya penguatan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mampu mempercepat penanggulangannya,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Minggu (31/5).

Wanita yang akrab disapa Rerie itu mengatakan pengamalan nilai Pancasila dalam kondisi saat ini diwujudkan dengan saling peduli kepada sesama masyarakat. Kesadaran untuk memahami kepentingan bangsa lebih besar daripada kepentingan pribadi merupakan bagian dari nilai-nilai pancasila.

“Apakah kita mampu berkorban demi orang lain, meski kita sendiri juga menghadapi ancaman yang sama. Dalam kondisi inilah kita harus mampu membuktikannya,” ujar Rerie.

Ia mengatakan, kesadaran untuk berperan menyudahi penyebaran Covid-19 harus tumbuh di masing-masing individu. Jika tidak bisa melakukan isolasi di rumah karena berbagai tuntutan krusial, selayaknya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan physical distancing agar tetap bisa mencegah penularan.

Selain itu, kata Rerie, dibutuhkan keutuhan, serta persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Hal itu dapat diwujudkan dengan membantu kelompok masyarakat yang terdampak langsung kondisi pandemi.

“Bila kita memahami nilai-nilai sila Kemanusiaan yang adil beradab, saya kira kendala bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu bisa diatasi bersama,” sebut Rerie.

Nilai-nilai Pancasila. lanjut dia, merupakan modal dasar untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa mendatang. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan berbagai upaya guna mempertahankan nilai- nilai Pancasila.

“Berbagai bentuk penyesuaian dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan sejumlah lapisan masyarakat harus secara konsisten dilakukan,” ujar Rerie.

Menurutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik merupakan satu hal yang penting untuk menjadi teladan bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Sehingga generasi penerus bangsa dengan mudah memahami secara praktis penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata untuk bekal mereka menghadapi tantangan di masa datang,” kata Rerie.

Pendisiplinan Warga Bisa Dengan Pendekatan Humanis

Lestari Moerdijat juga meminta tahapan pendisiplinan masyarakat dilakukan dengan pendekatan humanistis dan persuasif, meski melibatkan aparat TNI dan Polri. Ia menyampaikan upaya pendisiplinan tidak melulu dilakukan dalam bentuk hukuman fisik atau denda, tetapi lebih pada penyadaran secara humanistis untuk menaati protokol kesehatan.

“Proses pendisiplinan masyarakat di masa pandemi ini, harus dalam konteks pemberdayaan masyarakat agar bisa dan bersedia memenuhi syarat protokol kesehatan di masa wabah Covid-19,” ujarnya.

“Jadi nanti aparat kepolisian dan TNI tidak membawa pentungan apalagi senjata. Mereka cukup dibekali cadangan masker dan hand sanitizer misalnya, untuk diberikan kepada warga yang tidak memakainya di area publik,” imbuhnya.

Ia menyebut pada Rabu lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa 340 ribu personel TNI dan Polri akan dilibatkan dalam proses penegakan disiplin masyarakat untuk memasuki kondisi kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.

Jumlah ratusan ribu aparat itu, kata Rerie, dialokasikan untuk bertugas pada 1.800 titik yang berada di empat provinsi serta 25 kabupaten dan kota. Rerie memahami, bila Kepolisian Republik Indonesia meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di masa wabah Covid-19 di Tanah Air.

“Mengingat jumlah masyarakat yang akan diajak untuk disiplin jauh lebih banyak daripada jumlah aparat kepolisian,” ujarnya.

Meski begitu dalam tata laksana pendisiplinan masyarakat, Rerie menegaskan pemerintah hendaknya mengacu pasal 30 UUD 1945, yang pada ayat 3 dan 4 menegaskan (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Sedangkan pada ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Jadi jelas dalam upaya pendisiplinan masyarakat di masa wabah Covid-19 lead sector-nya adalah Kepolisian RI, bila Kepolisian kekurangan personel bisa minta bantuan kepada TNI,” ujarnya.

Dalam proses pendisiplinan yang dilaksanakan aparat Kepolisian dan TNI, menurut Rerie, juga hendaknya dilakukan sosialisasi cara mencuci tangan, mencuci masker kain dengan benar, budaya antre dengan jarak minimal satu meter dan menghindari kerumunan.

“Sehingga setiap lapisan masyarakat benar-benar memahami tata cara bersosialisasi yang baru,” tambahnya.

Rerie berharap dalam proses pendisiplinan masyarakat teknis komunikasinya lebih ke arah persuasif bukan semata-mata perintah yang hanya akan menimbulkan ketakutan bukan kesadaran.

“Dengan cara tersebut masyarakat diharapkan memenuhi protokol kesehatan atas dasar kesadaran bukan karena takut kena sanksi,” pungkasnya.(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *