5 December 2020
  • 5 December 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Tolak Omnibus Law, Buruh : Pembangkangan Sipil Berskala Besar

Tolak Omnibus Law, Buruh : Pembangkangan Sipil Berskala Besar

By on 28 October 2020 0 70 Views

Sejumlah aksi para buruh, mahasiswa dan pelajar dalam rangka menyampaikan penolakan terhadap disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang terjadi dibeberapa kota.

ROC – Gerakan Buruh Jakarta kembali menggepar aksi menolak omibus law Undang-undang Cipta Kerja pada hari ini, Rabu, 28 Oktober 2020. Perwakilan GBJ dari Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih, mengatakan aksi hari ini digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

“Hari ini konsep aksinya adalah panggung rapat akbar di Tugu Proklamasi sore nanti,” kata Jumisih ketika dihubungi, Rabu (28/10).

Aksi menolak omnibus law di Tugu Proklamasi akan dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB nanti. Dalam poster yang dibagikan akun Twitter @FraksiRakyatID, tertulis seruan

“Gelorakan Pembangkangan Sipil Berskala Besar (PSBB) untuk Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja”.

Momentum aksi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang pertama kali digelorakan pada 28 Oktober 112 tahun silam. Selain acara orasi politik, puisi, teatrikal, dan musik, mimbar hari ini akan diisi dengan Pembacaan Sumpah Rakyat 2020.

Jumisih mengatakan, sebelum aksi di Tugu Proklamasi, buruh akan memulai aksi di Pelabuhan Tanjung Priok pada pukul 13.00 WIB. “Orasi-orasi dari perwakilan organisasi, baru lanjut gabung ke Tugu Proklamasi,” kata Jumisih.

Aksi menolak UU Cipta Kerja terus bergelora sejak aturan sapu jagat ini disahkan pada 5 Oktober lalu. Aturan ini dinilai cacat dari segi formil dan serta memuat substansi yang bertentangan dengan konstitusi.

Kelompok masyarakat sipil bersama mahasiswa yang tergabung dalam serangkaian aksi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk mencabut UU Cipta Kerja itu. Namun Jokowi dan para pembantunya dalam sejumlah kesempatan mempersilakan publik menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

(red)

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *