27 May 2020
  • 27 May 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Terbukti Korupsi, Mantan Anggota DPR Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara

Terbukti Korupsi, Mantan Anggota DPR Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara

By on 6 May 2020 0 33 Views

Foto: I Nyoman Dhamantra

Jakarta, ROC — Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dhamantra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima uang sebesar Rp 3,5 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung.

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Nyoman Dhamantra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” kata hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membaca amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan, bila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” imbuh hakim.

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan dengan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Hukuman tambahan itu dihitung setelah Dhamantra selesai menjalani pidana pokok.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa I Nyoman Dhamantra berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun,” katanya.

Hakim meyakini perbuatan Dhamantra dilakukan bersama Miranti, yang merupakan orang kepercayaannya, dan Elviyanto, seorang direktur PT Asia Tech. Keduanya juga divonis oleh hakim.

Miranti dan Elviyanto divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya diyakini hakim terlibat dalam kasus suap impor bawang putih ini.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Elviyanto dan Miranti masing-masing berupa pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan, bila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan,” kata hakim.

Kasus ini bermula pada awal tahun 2019, saat Afung dibantu Doddy Wahyudi selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir berniat mengajukan kuota impor bawang dengan kerja sama PT Pertani (Persero) melalui 4 perusahaan, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna dan PT Abelux Kawan Sejahtera guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5% sebagai syarat diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).

Padahal diketahui Afung belum menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan PT Pertani pada tahun 2018. Atas hal tersebut, Doddy melakukan pertemuan dengan Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR saat itu yang bermitra kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN agar dibantu dan menanyakan cara urus kuota impor bawang putih, Dhamantra pun meminta Doddy menghubungi Mirawati Basri yang merupakan orang kepercayaannya.

Kemudian terjalin lah komunikasi Doddy dan Mirawati hingga akhirnya Afung memiliki jalur untuk mengurus SPI di Kementerian Perdagangan.

Tak hanya pengurusan surat perizinan impor (SPI), Dody juga meminta dibantu pengurusan RIPH, mengingat RIPH yang diajukan oleh Afung tidak keluar. Dari situlah mulai terjadi kesepakatan antara Nyoman dan Afung melalui orang kepercayaan keduanya Elviyanto dan Dody dengan penyerahan uang Rp 3,5 miliar.

Atas perbuatannya itu, Nyoman diduga melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(Red)

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republik-online.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *