16 January 2021
  • 16 January 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Survey GCB 2020 : DPR Lembaga Paling korup di Indonesia

Survey GCB 2020 : DPR Lembaga Paling korup di Indonesia

By on 7 December 2020 0 47 Views

ROC — Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang dilaksanakan oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia.

TII tidak heran karena hasil survei tersebut nyatanya sejalan dengan tendensi negara-negara di Asia dengan parlemen menjadi lembaga yang paling korup.

Diketahui dari total responden yang ikut serta dalam survei tersebut, 51 persennya berpendapat demikian.

Menanggapi hasil survei soal DPR tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menganggap fenomena ini telah menjadi hal lumrah di Indonesia.

“Saya tidak perlu tertawa sesungguhnya, karena ini fenomena yang berulang sesungguhnya, pertanyaannya adalah kapan ada breakthrough (jalan keluar) dalam pemberantasan korupsi ini,” tuturnya.

Menurut Refly Harun, memang setelah reformasi, program untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih belum berjalan dengan biak.

“Kita ingin melihat bahwa negara kita adalah negara yang bebas korupsi, negara ini kan ketika reformasi terjadi, salah satu agendanya adalah KKN, agenda inilah yang belum terlaksana dengan baik menurut saya,” ucapnya.

Padahal penghilangan dwifungsi TNI dan Polri serta amandemen konstitusi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik sebelumnya, tetapi Refly Harun menilai memang jika belum ada konsistensi jika bicara soal pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Pemberantasan KKN masih seperti poco-poco, maju-mundur dan unfortunately (sayangnya) seperti pernah saya katakan di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), tidak ada presiden dalam masa reformasi yang berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Bahkan dari kacamata seorang Refly Harun, tren pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi terlihat melemah.

“Presiden Jokowi dianggap part of the problem (bagian dari masalah) dalam pemberantasan korupsi, terbukti ketika menyetujui dan menyepakati revisi UU KPK, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk melemahkan KPK,” ucapnya, dikutip dari kanal YouTube Refly, Minggu (6/12).

Menurutnya wajar saja jika survei lembaga paling korup tersebut mengarah kepada DPR.

“Nah kalau dikaitkan antara hasil survei dan pelemahan KPK oleh DPR, ya wajar saja, karena persepsinya DPR adalah lembaga yang paling korup. Tapi justru persepsi itu penting untuk mawas diri, ya jangan marah ya, kalau kemudian lembaga kita dianggap buruk, citra kita dianggap buruk,” tuturnya.

Oleh karena itu, Refly Harun juga mendukung jargon dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yaitu, Revolusi Akhlak.

“Karena itulah saya setuju revolusi akhlak, bagaimana kita memperbaiki akhlak, terutama akhlak tidak korupsi, akhlak tidak memanfaatkan jabatan ketika menjabat untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain,” pungkasnya.

 

(red) 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *