26 November 2020
  • 26 November 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • SKB 4 Menteri: Dengan Tetap Patuhi Protokol Covid-19, Pemda Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka

SKB 4 Menteri: Dengan Tetap Patuhi Protokol Covid-19, Pemda Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka

By on 22 November 2020 0 61 Views

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim Anwar Makarim

ROC – Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 pada masa pandemi COVID-19.

SKB itu merupakan kesepakatan dari 4 Menteri, yaitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dengan memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

Pemda diberikan kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka yang berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 pada Januari 2021.

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait dan masukan dari para kepala daerah serta berbagai pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.

Dari hasil evaluasi ini diketahui bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tanpa pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik.

Kendala tumbuh kembang anak, tekanan psikologis dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi menjadi bagian pertimbangan.

Pemeberian izin pembelajaran tatap muka dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau secara bertahap per wilayah kecamatan atau desa atau kelurahan.

Dilansir dari kemendikbud.go.id, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim Anwar Makarim mengatakan bahwa keputusan pemerintah pusat ini berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah.

“Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Karena itu, pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

Dengan demikian, “pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan pada masa COVID-19 harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” kata Mendikbud, dalam pengumuman SKB 4 Menteri secara virtual pada Jumat (20/11) lalu.

Mendikbud juga menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,  keluarga dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.

Oleh karena itu, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.

(red) 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *