27 May 2020
  • 27 May 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Simak Tanggapan SBY, Tentang Telegram Kapolri Terkait Covid-19

Simak Tanggapan SBY, Tentang Telegram Kapolri Terkait Covid-19

By on 11 April 2020 0 85 Views

Ket.gbr: Presiden RI Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara (foto: ist)

Jakarta, ROC – Kapolri diketahui menerbitkan telegram di antaranya mengatur terkait penindakan hukum bagi penghina presiden dan pejabat negara dalam situasi pandemi virus Corona atau Covid-19.

Terkait itu, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritis habis Surat Telegram Kapolri Jenderal Idham Azis itu.

SBY khawatir, telegram Kapolri justru akan memicu ketegangan antara elemen masyarakat dengan pemerintah. Terlebih di saat wabah corona ini, dibutuhkan kerjasama semua pihak yang bersatu melawan virus yang pada awalnya bermuasal dari Kota Wuhan tersebut.

Salah satu yang menjadi perhatian SBY adalah kewenangan dalam melakukan penindakan hukum terhadap para penghina presiden dan pejabat negara.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, kritik SBY itu sangat beralasan. Neta meyakini, SBY melihat Telegram Kapolri bisa dipolitisasi untuk menjadi alat penggebuk musuh-musuh politik Presiden Jokowi. Selain itu, dia juga menilai, TR kapolri dimaksud bisa menjadi ketentuan karet yang sangat lentur untuk dijadikan alat kekuasaan. Sebab, batasan penghinaan presiden tidak dijelaskan, sehigga seseorang yang mengkritik Presiden bisa saja langsung digebuk oleh TR kapolri tersebut.

“Sebagai mantan presiden, SBY pasti sudah mengukur seperti apa sebuah produk kekuasaan bisa digunakan dan dipolitisasi untuk menggebuk lawan lawan politik kekuasaan,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4).

Menurut Neta, wajar jika SBY mendesak mencabut atau paling tidak merevisi Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama penanganan Covid-19.

“Dalam TR itu disebutkan polri bisa memeriksa pihak-pihak yang menghina presiden dan pejabat negara, saya kira yang jelas ini melanggar KUHP jika yang bersangkutan tidak melaporkan pelaku ke polisi,” jelasnya.

Akibatnya, tambah Neta, polri bukan lagi menjadi alat negara, tetapi sudah diarahkan menjadi alat kekuasaan, tepatnya menjadi alat Presiden Jokowi untuk menggebuk lawan lawan politik yang mengkritiknya.(red)

 

 

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republikonline.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *