20 April 2021
  • 20 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Siap Hadapi Tantangan 2021, Sri Mulyani: Transformasi Ekonomi Masih Terkendala Isu Struktural

Siap Hadapi Tantangan 2021, Sri Mulyani: Transformasi Ekonomi Masih Terkendala Isu Struktural

By on 26 December 2020 0 87 Views

Walaupun saat ini terdapat sejumlah tantangan yang masih akan harus dihadapi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pemulihan ekonomi masih terus dilakukan. Foto: ROC.

ROC — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kinerja perekonomian selama ini masih terkendala oleh isu struktural yang berdampak pada menghambat proses transformasi ekonomi nasional. Hal itu diluar dari dampak pandemi Covid-19 di berbagai aspek ekonomi dan kesehatan.

“Terlepas dari dampak pandemi Covid-19, kinerja perekonomian nasional selama ini masih menghadapi isu struktural yang menghambat proses transformasi ekonomi,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, Jumat (25/12).

Dalam pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Sri Mulyani menguraikan, sejumlah perlambatan akibat wacana struktural yang sudah menjadi permasalahan sejak beberapa tahun lalu. Misalnya di sektor tradable seperti pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan dinilai masih bergerak lamban. Meski begitu, sektor nontradable tumbuh relatif tinggi dan masih mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Rendahnya pertumbuhan sektor tradable yang telah berlangsung cukup lama itu menyebabkan pertumbuhan potensial mengalami penurunan.

“Berbagai analisis terkait output potensial menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan hanya sekitar 5 persen, menurun jika dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi di awal 2010 yang ada di kisaran 6 persen,” ujarnya.

Dari sisi struktur ekonomi, tambahnya, kinerja manufaktur dinilai harus menjadi perhatian utama karena peranannya terus menurun sejak awal tahun 2000-an. Di mana, pasca krisis ekonomi 1997-1998, berbagai faktor menahan kinerja manufaktur nasional, termasuk kondisi boom komoditas yang menggerus daya saing produk manufaktur.

Apresiasi nilai tukar riil rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada masa boom menyebabkan ekspor produk hasil manufaktur mengalami penurunan daya saing. Dampaknya, diversifikasi ekspor dalam satu dekade terakhir relatif tidak terjadi dan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas seperti batubara dan Crude Palm Oil (CPO) sebagai komoditas unggulan ekspor.

Selain itu, lanjutnya, proses diversifikasi dan pengembangan produk-produk manufaktur juga disebut masih relatif stagnan karena disinyalir oleh ketidakmampuan industri nasional untuk memanfaatkan Global Value Chain (GVC). Padahal, perkembangan globalisasi telah mengubah pola perdagangan global dalam kerangka GVC, di mana, proses produksi manufaktur menjadi lebih terfragmentasi dalam aktivitas dan komponen yang lebih kecil dan terspesialisasi.

“Berbagai negara memanfaatkan momentum dan keuntungan perdagangan dari GVC termasuk Indonesia. Sayangnya, partisipasi Indonesia dalam GVC masih relatif rendah. Indeks partisipasi GVC terkini hanya sebesar 37,1 pada 2015), terdiri atas partisipasi backward 12,9 dan partisipasi forward 24,1. Jika dibandingkan dengan delapan negara peers di ASEAN, indeks partisipasi GVC Indonesia merupakan yang terendah,” katanya.

Karena itu, pemerintah akan terus mengambik langkah-langkah kebijakan untuk mendukung pemulihan dunia usaha, khususnya menjaga keberlangsungan usaha dan menahan laju peningkatan pengangguran.

“Kebangkrutan massal dan peningkatan pengangguran merupakan hal harus dihindari agar perekonomian mampu pulih lebih cepat. Masyarakat harus tetap memiliki sumber pendapatan sehingga dapat menjaga stabilitas konsumsi yang pada gilirannya berdampak pada output perekonomian secara agregat,” ungkapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, strategi utama yang akan dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja (labor intensive).

Paralel dengan upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19, langkah kebijakan reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi juga dilakukan. Dukungan pemerintah terutama diarahkan pada dua dimensi, yakni dimensi enabling environment sebagai dukungan iklim usaha yang baik dan efisien, serta dimensi productivity improvement guna mendorong produktivitas dan daya saing untuk kualitas.

Dikatakan juga, dari sisi fiskal, kebijakan yang dilakukan diantaranya melalui potongan pajak ataupun pajak ditanggung pemerintah untuk Pajak Penghasilan Badan maupun orang pribadi, penundaan pembayaran kredit, dan berbagai bantuan sosial yang dimaksudkan untuk menjaga agar sektor ekonomi tetap berjalan dan menjaga daya beli masyarakat.

Sementara di sisi lain, tambahnya, stance kebijakan moneter yang akomodatif juga dapat mendukung upaya pemulihan pelaku usaha di berbagai sektor. Bauran kebijakan dimaksud diyakini akan mengurangi potensi tambahan pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat sehingga pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat.

Bersiap hadapi tantangan ekonomi RI 2021

Terkait soal pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi Indonesia mengalami tekanan sepanjang tahun 2020. Hal tersebut menyebabkan perekonomian akan dibayangi ketidakpastian. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan tumbuh 4% hingga 5%, yang disumbangkan dari semua negara, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

“Tahun depan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi 4%-5% tentu disumbang semua negara termasuk emerging dan developing country seperti Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam video virtual baru-baru ini.

Dikatakan juga, pemulihan ekonomi masih terus dilakukan. Meski sejumlah tantangan masih akan harus dihadapi. Di antaranya tantangan stabilitas kesehatan, banyaknya jumlah pengangguran, dan krisis di sektor usaha, dan sektor riil yang berimbas kepada sektor keuangan.

“Instrumen yang luar biasa penting di dalam menghadapi covid yaitu pertama masalah kesehatan, kedua krisis sosial karena masyarakat kehilangan pendapatan, mata pencahariannya dan kemudian krisis di sektor usaha, baik di sektor riil yang berpotensi mengimbas pada sektor keuangan,” ungkapnya.

“Undang-undang cipta kerja juga dalam rangka membantu pemulihan ekonomi di sektor riil di tahun depan, dan dana PEN akan terus diawasi sampai akhir tahun. Ini tantangan sulit dan harus kita atasi,” pungkasnya.

Red

c

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *