20 January 2021
  • 20 January 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Setelah Bubarkan Lembaga Nonstruktural, DPR Minta Jokowi Hentikan Kebiasaan Lahirkan Lembaga Baru

Setelah Bubarkan Lembaga Nonstruktural, DPR Minta Jokowi Hentikan Kebiasaan Lahirkan Lembaga Baru

By on 30 November 2020 0 90 Views

ROC — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membubarkan 10 lembaga negara nonstruktural. Kebijakan ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Komisi II DPR.

Namun, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan agar reformasi birokrasi ini dilakukan terus menerus (kontinyu), dalam rangka penataan lembaga pemerintahan.

“Saya setuju (dengan pembubaran lembaga kembali). Itu bagian dari reformasi birokrasi. Menurut saya langkah tersebut perlu dilakukan terus dalam rangka penataan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta auxiliary state organ,” kata Zulfikar, dilansir dari SINDOnews, Senin (30/11).

Menurut Ketua DPP Partai Golkar ini, ke depannya, pemerintah harus mampu memastikan bahwa urusan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lewat sejumlah kementerian/lembaga (K/L) berdasarkan UUD 1945 harus terlaksana dengan baik, terkoordinasi dan akuntabilitasnya jelas.

“Ke depan, kita harus mampu memastikan, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, urusan pemerintahan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat berapa jumlah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan auxiliary state organ yang mesti ada supaya otoritasi, koordinasi, dan akuntabilitas semakin jelas, pasti, dan baik,” paparnya.

Zulfikar juga mengingatkan, jangan lagi meneruskan kebiasaan membentuk K/L baru setiap lahirkan suatu peraturan perundang-undangan baru. “Jangan lagi meneruskan kebiasaan setiap menghadirkan peraturan perundang-undangan diikuti pembentukan kementerian atau lembaga atau organ baru,” kata Zulfikar.

Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural

Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 tentang pembubaran 10 lembaga nonstruktural. Beleid tersebut diteken Kepala Negara pada 26 November 2020 dan diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Hamonongan Laoly.

Dalam poin pertimbangan, Jokowi menyebut pembubaran 10 lembaga nonstruktural ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional. Demikian dilihat, republik-online.com pada Minggu (29/11).

Adapun 10 lembaga nonstruktural yang dibubarkan antara lain, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, dan Komisi Pengawas Haji Indonesia.

Kemudian, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Dengan adanya pembubaran tersebut, tugas dan fungsi dari lembaga nonstruktural itu dialihkan ke kementerian atau lembaga yang sudah ada.

(red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *