25 October 2020
  • 25 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Sesuai Arahan Jokowi, Pemerintah Perpanjang Waktu Menyimpan Uang di Himbara Senilai Rp30 T

Sesuai Arahan Jokowi, Pemerintah Perpanjang Waktu Menyimpan Uang di Himbara Senilai Rp30 T

By on 30 June 2020 0 92 Views

Jakarta, ROC — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rencana perpanjangan jangka waktu penempatan dana pemerintah di bank Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan jangka waktu penempatan dana pemerintah itu akan diperpanjang dari rencana awal. Artinya, penempatan dana pemerintah akan lebih dari tiga bulan.

“Jangka waktu penempatan tiga bulan dan akan diperpanjang. Presiden minta diperpanjang,” ucap Sri Mulyani, Senin (29/6).

Ia menyatakan penempatan dana pemerintah di bank Himbara akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun.

Bank Himbara yang menjadi tujuan pemerintah, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

“Kami lakukan secara bertahap dan juga evaluasi,” imbuh Sri Mulyani.

Ia bilang evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun, proses monitoring juga akan dilakukan per bulan.

“Jadi per bulan ke masing-masing bank dilihat bagaimana penggunaan dana tersebut,” ucap Sri Mulyani.

Sementara, pemerintah juga memiliki aturan yang ketat kepada bank Himbara yang menerima dana dari pemerintah. Beberapa syaratnya, yakni dana itu tidak bisa digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan transaksi valuta asing (valas).

Dengan penempatan dana di bank Himbara, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan mendapatkan bunga sebesar 3,42 persen. Angka itu setara dengan 80 persen dari 7 days repo rate BI.

“Kami gunakan bunga ini karena kalau diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami memiliki tingkat rate of return yang sama dengan saat negara menempatkan di BI,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisionener LPS Halim Alamsyah mengungkapkan tak ada opsi likuidasi bagi bank sistemik yang mengalami gagal bayar. Ini termasuk bagi bank sistemik penerima dana program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah.

Artinya jika BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BRI mengalami gagal bayar, penyelamatannya tak bisa dilakukan dengan likuidasi. Satu-satunya cara adalah dengan penanaman modal sementara.

“Bank yang sistemik tidak ada opsi untuk likuidasi, sehingga apabila bank peserta program pemulihan ekonomi nasional ini gagal, mengingat besarnya peran tersebut dalam perekonomian, maka penanganannya adalah dengan melakukan penanaman modal sementara,” ujar Halim.

Dengan cara itu, tak akan ada kerugian bagi uang negara yang ditempatkan di bank Himbara. Berbeda jika bank dilikuidasi, pemerintah diklaim akan merugi.

Selain itu, Halim bilang bank Himbara yang mendapatkan dana dari pemerintah tetap wajib membayar premi penjaminan sebesar 0,1 persen dari rata-rata saldo bulanan dan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan dua kali dalam satu tahun.

Dengan kata lain, pemerintah tak memiliki kewajiban untuk membayar premi penjaminan meski menempatkan dana di bank Himbara.

“Premi penjaminan dibayarkan oleh bank, bukan oleh pemerintah. Premi tersebut menjadi bagian biaya dana bagi bank. Namun dengan mendapatkan manfaat proteksi penjaminan dari LPS,” jelas Halim.(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *