29 October 2020
  • 29 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Sering Kritik Pemerintahan, Rocky Gerung Nyatakan Mau Gabung Kabinet Jokowi Ganti Yasonna

Sering Kritik Pemerintahan, Rocky Gerung Nyatakan Mau Gabung Kabinet Jokowi Ganti Yasonna

By on 7 July 2020 0 165 Views

ROC Belakangan ini rencana perombakan kabinet hangat diperbincangkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang menegaskan lantaran tak puas dengan kinerja para menteri.

Rocky Gerung terang-terangan mengaku bersedia jadi Menteri Hukum dan HAM untuk gantikan Yasonna Laoly.

Bahkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 10 Januari – 31 Januari 2020 menyatakan Yasonna Laoly layak diganti lantaran kinerjanya buruk.

Survei yang dirilis jelang 100 hari Kabinet Jokowi-Ma’ruf pada Sabtu (8/2/2020) silam itu menempatkan Yasonna Laoly yang paling layak digantikan.

“Kalau publik menyebut ada Menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?”

“Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden,” ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.

Sementara pengamat politik Rocky Gerung mengaku bersedia menggantikan Yasonna Laoly di kursi Menteri Hukum dan HAM.

Sontak saja pernyataan tersebut mengejutkan, sebab Rocky Gerung terkenal kerap memberikan kritik keras untuk pemerintah Jokowi.

Rocky Gerung mengakui akan menerima jabatan Menteri jika tawaran itu datang kepadanya.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung saat moderator dalam webinar bertajuk ‘Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?’ menanyakan kesiapan Rocky Gerung jika ditawari jabatan Menteri hukum dan ham (menkumham).

“Saya mau,” kata Rocky Gerung dalam webinar bertajuk ‘Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?’, Sabtu (04/07).

Meski terang-terangan mengakui mau masuk kabinet Jokowi menggantikan Yasonna Laoly, Rocky Gerung melemparkan satu syarat.

Sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan Menteri, Rocky Gerung meminta satu syarat yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.

Sebab, Rocky Gerung menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi Menteri.

“Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.

Jadi sebagai Menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet.”

“Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai menkumham atas nama hak asasi manusia saya buat Perppu pembubaran kabinet,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi  menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para Menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya.

Entah buat Perppu yang lebih penting lagi.

Kalau memang diperlukan.

Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah,” kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/06).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para Menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *