2 June 2020
  • 2 June 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Sekjen FITRA : Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19, Ketua KPK : Pidana Mati Untuk Koruptor Anggaran Bencana

Sekjen FITRA : Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19, Ketua KPK : Pidana Mati Untuk Koruptor Anggaran Bencana

By on 10 April 2020 0 203 Views

Jakarta, ROC — Ditengah pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan beberapa negara lainnya, dalam penanganannya pemerintah juga gencar menggelontarkan dana bantuan untuk warga dari segala aspek, yang kiranya berpengaruh buruk akibat dampak dari pandemi Covid-19 tersebut.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

“Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksanaannya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan,” ujar Misbah dalam sebuah diskusi online, Kamis (9/4/2020).

Menurutnya, pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, indikasinya adalah kemungkinan ada orang-orang yang akan mendapatkan dana bantuan dobel dan ada yang malah tidak mendapat bantuan sama sekali.

“Sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19 ini, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE),” lanjutnya.

Namun dia menyayangkan, realokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3 persen.

“Pemerintah kurang serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir terutama yang direalokasi banyak yang di bawah 20 persen,” tambahnya.

Pihaknya pun merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran Covid-19. Agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala.

“Sebaiknya saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan,” imbuhnya.

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.

“Apalagi bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” jelasnya.

Misbah juga meminta dan menyarankan pemerintah untuk membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah.

“Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga sangat diperlukan,” tegasnya.

Korupsi Saat Bencana Ancamannya Pidana Mati

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah mengingatkan bahwa korupsi anggaran penanganan bencana, termasuk penanganan Covid-19, dapat dikenakan hukuman mati.

“Ingat, ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya.

Firli mengatakan, penyelamatan jiwa manusia dalam pandemi virus Corona saat ini menjadi prioritas KPK dan KPK terus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI yang mengawasi percepatan pengadaan barang untuk penanganan virus Corona.

“Kita dalam keadaan keprihatinan atas bencana corona, mari kita meningkatkan rasa empati, peduli, dengan bangsa ini dengan tidak melakukan korupsi,” ujar Firli.

Firli pun menegaskan bahwa ditengah pandemi ini, KPK terus bekerja memberantas korupsi. Para penyidik tetap melakukan pemeriksaan saksi karena proses penyidikan berkejaran dengan masa penahanan tersangka yang terbatas. Para jaksa penuntut umum juga berinovasi bersama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar proses persidangan tetap digelar melalui video conference.

“Begitu juga kegiatan melakukan penyelidikan, penggeledahan, penyitaan, mencari para DPO dan mereka semua bertaruh nyawa,” pungkas Firli.(red)

 

Foto: monily

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *