6 July 2020
  • 6 July 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Hukum
  • Saksi Ahli NAGASWARA Music Publisherindo; Mengubah Hak Cipta Tanpa Ijin, Tetap Disebut Pelanggaran

Saksi Ahli NAGASWARA Music Publisherindo; Mengubah Hak Cipta Tanpa Ijin, Tetap Disebut Pelanggaran

By on 19 February 2020 0 96 Views

ROC –  Sidang kasus dugaan pelanggaran hak cipta antara penggugat NAGASWARA Music Publisherindo dengan tergugat Gen Halilintar kembali dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). Pihak penggugat menghadirkan Agung Damar Sasongko SH., MH., Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta selaku saksi ahli.

Kepada majelis hakim, Agung Damar Sasongko mengatakan bahwa tahu atau tidak tentang mengubah hak cipta, tetap harus mendapatkan ijin. Distorsi hak cipta, memang melibatkan unsur moral dan ekonomi. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan hak moral, menjelaskan tentang ciptaan yang isinya dirubah, harus ada proses permintaan ijin juga.

“Bagaimanapun intinya tetap harus minta ijin, meskipun tahu atau tidak tentang konten tersebut. Harus dibedakan dan ditegaskan, karena ini demi penegakan hak moral,” terang Agung Damarsasongko kepada NAGASWARA News di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Sementara itu, Yos Mulyadi SH, kuasa hukum dari penggugat, juga menekankan hal yang sama. Ijin artinya meminta kepada pencipta, untuk melakukan perubahan-perubahan isi dari kontek itu sendiri.

“Seperti diarransemen ulang atau dirubah liriknya. Maka harus tetap minta ijin kepada pencipta, mutlak sesuai isi undang undang. Hak moral tuntutan perdata, sesuai yang ditulis di UU 28 ITE,” paparnya.

Sebetulnya, untuk ijin penggunaan hak suatu ciptaan, menyangkut unsur moral dan ekonomi. Dalam hal ini biasa disebut lisensi yang disampaikan atau diberikan kepada pemohon ijin.

Kemudian, Agung Damarsasongko juga dikejar pertanyaan, apakah ada konsekuensi hukumnya apabila tidak ada ijin?

Menurutnya, pemanfaatan hak cipta, ketika orang tidak boleh melakukan ubahan isi dan ciptaan, harus dengan ijin.

Ini terkait pasal 27 ayat 1, UUD nomor 14, dengan akses ketika satu karya rekaman disediakan atau diakses publik dari manapun, sebagai akses, itu bisa disebut dengan
karya rekaman yang dibuat produser rekaman.

“Apabila produser rekaman atau badan hukum, hak hak yang dimiliki ketika orang lain menggunakan karya orang lain tanpa ijin. Maka sudah bisa disebut pelanggaran ekonomi dan hak moral,” tegasnya. [Spy]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *