23 October 2020
  • 23 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Rumah Korban Banjir Belum Layak Dihuni, Pemerintah Beri Uang Tunggu Rp500.000 per KK

Rumah Korban Banjir Belum Layak Dihuni, Pemerintah Beri Uang Tunggu Rp500.000 per KK

By on 7 January 2020 0 146 Views

Jakarta, ROC – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penanganan banjir di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Muhadjir menilai, peran pemerintah daerah cukup baik dalam penanganan banjir.

“Secara umum penanganan bencana banjir yang terjadi 30-1 Januari telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan pemerintah daerah. Atas nama Pemerintah Pusat saya ucapkan terima kasih,” kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih, air siap minum dan tenaga kesehatan. Selain itu, peran pemerintah pusat juga tak kalah penting. Menurutnya, kementerian terkait telah mengeluarkan bantuan baik finansial maupun non finansial untuk para korban.

“Kemensos Rp7,9 miliar. Mendikbud alat belajar sudah diturunkan, juga Kemenkes. Cukup besar bantuan dari pusat,” ucapnya.

Dia melanjutkan, sebagian besar pengungsi sudah pulang kembali ke rumah masing-masing. Bagi yang rumahnya belum bisa diperbaiki, pemerintah memberikan bantuan Rp500.000 per bulan setiap Kepala Keluarga (KK) selama enam bulan atau sampai rumahnya bisa kembali layak huni.

“BNPB diupayakan (pengungsi) di tempat pengungsian tidak lama, mereka harus segera kembali. Kalau rumah tidak layak supaya tinggal di keluarga,” ujarnya.

“BNPB berikan dana tunggu Rp500.000 per KK sampai layak huni rumahnya,” tambahnya.

Santunan Korban Meninggal

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan, korban meninggal akan mendapat santunan dari pemerintah. Dia juga memastikan proses pencairan cepat jika datanya benar.

“Kalau korban meninggal dari Kemensos ada semacam santun itu nilainya Rp15 juta per korban, tapi itu menunggu verifikasi dan validasi dari pemerintah setempat. Kalau dinyatakan clear, confirm, ada suratnya, kita kasih, itu prosesnya cepat sekali lah,” tegas Juliari saat meninjau lokasi banjir di kawasan Ciledug Indah, Tangerang, Jumat (3/1).

Kemensos bakal terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, Kementerian Kesehatan dan warga yang terkena banjir. Dia juga mengimbau warga untuk bekerja sama bila harus dievakuasi.

“Kita semua siap mendukung pemerintah daerah melakukan upaya upaya banjir,” ucap Juliari. (Red/Merdeka)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *