23 October 2020
  • 23 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Presidium KAMI : Ditolak Kapolri, Tak Dibolehkan Jenguk Aktivis KAMI

Presidium KAMI : Ditolak Kapolri, Tak Dibolehkan Jenguk Aktivis KAMI

By on 17 October 2020 0 53 Views

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, bersama petinggi KAMI lainnya, saat hendak jenguk para aktivis KAMI di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/10)

ROC – Para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditolak saat ingin menemui Kapolri Jenderal Idham Azis, Kamis (15/10).

Petinggi KAMI yang gagal bertemu Kapolri Idham dan juga tidak diizinkan menjenguk para aktivis KAMI yang ditahan, yakni mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Ahmad Yani, dan Prof Rochmat Wahab.

Polri membenarkan hal tersebut, yang tidak memperkenankan Presidium KAMI untuk menengok para aktivis KAMI yang sedang ditahan di Rutan Bareskrim.

“Namanya orang mau menengok, ada jadwalnya. Kalau masih dalam pemeriksaan, kami tidak izinkan. Penyidik masih bekerja, kita harus hormati,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (15/10) lalu.

Pada Kamis, Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo gagal menemui Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di Mabes Polri, Jakarta, terkait upaya pembebasan para aktivis KAMI yang ditangkap polisi.

“Kami juga tidak diperbolehkan untuk menemui para aktivis KAMI yang ditahan,” kata Gatot.

Gatot mengatakan tidak mengetahui alasan kedatangannya untuk menengok para tersangka dan bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis ditolak oleh polisi.

“Tidak tahu, ya pokoknya tidak dapat izin ya tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya ada sembilan aktivis KAMI yang ditangkap polisi yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, Khairi Amri, NZ, Kingkin Anida, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Mereka ditangkap di Medan Sumatera Utara, Jakarta, Depok, dan Tangsel dalam rentang waktu 9-13 Oktober 2020.

Mereka diduga melakukan penghasutan, menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial untuk mendukung demonstrasi menentang UU Cipta Kerja.

Sembilan aktivis itu telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU ITE dengan ancaman hukum bervariasi mulai dari 6 tahun hingga 10 tahun.

(red)

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *