28 October 2020
  • 28 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • PPP : Gatot Harus Jelaskan Tudingan Oligarki Kekuasaan!, PDIP : Anggap Wajar

PPP : Gatot Harus Jelaskan Tudingan Oligarki Kekuasaan!, PDIP : Anggap Wajar

By on 20 August 2020 0 140 Views

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang juga salah satu deklarator, di pendeklarasian KAMI, yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8)/(Foto: ROC)

ROC — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyinggung kondisi Indonesia akibat proxy war yang semakin buruk karena berkembangnya oligarki kekuasaan. PPP meminta Gatot Nurmantyo menjelaskan tudingan oligarki kekuasaan tersebut.

“Saya kira Pak Gatot harus menjelaskan secara terbuka dan jelas terkait tudingan oligarki kekuasaan,” kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi (Awiek), kepada wartawan, Selasa (18/8).

Awiek mengatakan kekuasaan di Indonesia tak dikelola oleh sekelompok orang. Namun, dikelola melalui hasil Pemilu 2019 yang sah secara konstitusional.

“Dan kekuasaan di Indonesia ini bukan dikelola oleh sekelompok orang, tapi dikelola oleh pemerintahan koalisi hasil Pemilu 2019 yang konstitusional,” ujar Baidowi.

Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menjelaskan alasannya soal Indonesia tak dikelola oleh sekelompok orang. Dia juga mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung dengan pemerintah usai Pilpres 2019.

“Karena konsekuensi kontestasi pemilu pasti ada yang kalah tidak semuanya menang. Dan dalam menjalankan pemerintahan, Pak Jokowi justru mengajak Prabowo yang notabene lawan politik di Pemilu 2019,” katanya.

“Sebagai pendapat ya boleh-boleh saja disampaikan asalkan ditopang oleh data-data, kuat,” tambah Awiek.

PDIP, Gatot Nurmantyo bicara oligarki kekuasaan itu wajar

Menanggapi hal tersebut, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menganggap wajar, jika Gatot Nurmantyo berbicara soal oligarki kekuasaan.

“Dalam transisi demokrasi, banyak kalangan berusaha memetakan peta jalan ke depan kira-kira akan seperti apa. Ada yang optimis, antusias dan bergairah, ada yang resah dan galau. Persepsinya macam-macam yang dalam iklim dan tatanan demokrasi hendaknya dipahami sebagai hal yang wajar-wajar saja,” ujar Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (18/8).

Hendrawan memaklumi ada pihak-pihak yang tak bisa membedakan maksud dari konsolidasi demokrasi dengan oligarki. Oleh karena itu, PDIP sebagai pro-pemerintah merasa tak perlu buru-buru memberi peringatan kepada Gatot Nurmantyo.

“Konsolidasi demokrasi bisa dipersepsi sebagai oligarki, hanya apabila keputusan-keputusan politik tidak berdasar konstitusi dan tidak berpihak kepada kepentingan negara bangsa. Demokrasi dan toleransi selalu berjalan bersamaan. Jadi kita tak perlu meniup ‘peluit penalti’ terburu buru,” jelas Hendrawan.

Anggota DPR RI ini menilai tak perlu reaktif menanggapi pernyataan Gatot. Hendrawan pun menyinggung Etika Kehidupan Berbangsa yang diatur alam TAP MPR.

“Tidak perlu (reaktif). Sejumlah gagasan yang jernih dan bagus juga terus kita perjuangkan bersama. Yang menyangkut soal etika kebangsaan, kita masih punya Tap MPR VI/2001 tentang ‘Etika Kehidupan Berbangsa’ yang masih berlaku sampai sekarang. Mari kita laksanakan bersama-sama,” tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Gatot Nurmantyo menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Gatot berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.

“Salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan di negeri, kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” kata Gatot dalam sambutannya di pendeklarasian KAMI, yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8). (red)

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *