21 October 2020
  • 21 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Polsek Kalideres Sita Ratusan KJP dari Rentenir, Wilson Lalengke : Harus Diusut Tuntas

Polsek Kalideres Sita Ratusan KJP dari Rentenir, Wilson Lalengke : Harus Diusut Tuntas

By on 25 June 2020 0 354 Views

Ket.gbr: ilustrasi (dok.idj/ROC)

Jakarta, ROC– Kepolisian Sektor (Polsek) Kalideres, Jakarta Barat, telah menyita ratusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diduga selama ini digadaikan oleh para orang tua/wali siswa penerima bantuan KJP dari Pemerintah ke rentenir. Hal itu terungkap pada temu silahturahmi team PPWI dengan Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet, R, SH, MM di Mapolsek Kalideres, Rabu, 24 Juni 2020, siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab di lantai 2 Mapolsek Kalideres, Jalan Daan Mogot Km 16 Jakarta Barat itu, hadir dari team PPWI yakni Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Robiansyah dari Media KPK, dan beberapa rekan lainnya. Terlihat juga hadir penasehat hukum PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH.

Selain untuk bersilahturami dengan pihak Polsek Kalideres, kunjungan PPWI yang diterima langsung oleh Kapolsek Kompol Slamet juga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi informasi terkait isu praktek illegal pegadaian KJP oleh oknum orang tua/wali murid di wilayah hukum Polsek Kalideres. Sebagaimana diketahui, pada 11 Juni 2020 lalu beberapa anggota PPWI pengelola media online Bidikfakta.Com melakukan silahturahmi lebaran ke Ketum PPWI di Sekretariat Nasional PPWI, di bilangan Slipi-29, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Pada pertemuan silahturahmi lebaran ini, rekan-rekan PPWI tersebut menyampaikan informasi terkait dugaan praktek penyalahgunaan KJP yang digadaikan ke oknum rentenir yang beralamat di Jalan Manyar, RT 002 RW 015 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Tidak kurang dari 200 buah KJP dipegang sebagai barang bukti praktek illegal tersebut yang didapatkan dari oknum rentenir, berinisial TA. Barang bukti tersebut sedianya akan segera disampaikan atau dilaporkan ke Kejaksaan sebagai temuan media di lapangan.

Kini ke-200 KJP dimaksud telah disita oleh aparat di Polsek Kalideres. Dari informasi yang dihimpun, polisi juga sudah menyita barang bukti fisik KJP lainnya dari TA sejumlah lebih-kurang 300 buah. Jadi total KJP yang digadaikan warga ke rentenir tersebut adalah 500 buah.

Penyitaan barang bukti KJP yang digadaikan ini dibenarkan oleh Kompol Slamet.

“Barang buktinya ada di penyidik,” katanya singkat kepada Wilson dan kawan-kawan.

Merespon fenomena penggadaian KJP tersebut, Wilson Lalengke mengaku sangat prihatin dan menyayangkan hal ini terjadi.

“KJP itu merupakan instrument yang digunakan Pemerintah dalam mendorong percepatan pencerdasan bangsa. Melalui bantuan biaya pendidikan, termasuk dana pembelian ransum untuk peningkatan gizi anak didik, kita berharap setiap anak Indonesia tidak terkendala dalam menempuh pendidikannya. Namun, ketika dana KJP bulanan justru dialihkan kepada orang lain, maka maksud Pemerintah memberikan KJP akan sangat sulit terwujud,” jelas Wilson Lalengke yang juga merupakan pengamat dan praktisi pendidikan ini.

Oleh karenanya, lanjut Wilson, dirinya berharap agar Pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan KJP di lapangan.

“KJP yang disalahgunakan, seperti kasus KJP digadaikan ke rentenir, harus dihentikan atau dicabut. Ini penting agar uang negara tidak sia-sia akibat disalahmanfaatkan oleh orang tua/wali murid maupun para penadah KJP tersebut,” tegas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Ia juga menyarankan kepada pihak aparat kepolisian agar bekerja profesional dan komprehensif dalam menangani perkara pelanggaran perundangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, terutama yang terkait dengan penyalahgunaan anggaran negara.

“Kegiatan gadai-menggadai KJP itu jelas merupakan penyalahgunaan uang negara, yang seharusnya untuk pendidikan anak-anak tapi digunakan untuk memperkaya rentenir. Ini dapat dikategorikan sebagai perilaku koruptif, mengambil uang rakyat dan memanfaatkannya tidak sesuai dengan peruntukkannya. Polsek Kalideres yang sudah mengantongi barang bukti penyalahgunaan KJP itu semestinya mengembangkan kasus tersebut dan memprosesnya sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Wilson penuh harap.

“Tentu ini adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan apapun itu alasannya.” pungkasnya.

Penyalahgunaan KJP Oleh Penerima Gadai

Sebelumnya ramai diberitakan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang seharusnya di nikmati oleh para siswa-siswi atau pelajar yang kurang mampu, telah disalah gunakan oleh pemilik dan oknum tertentu. Diketahui, oknum tertentu tersebut, dalam hal ini penerima gadai, telah memanfaatkan KJP lebih dari lima tahun lamanya, dengan cara meminjamkan uang kepada pemilik kartu, dengan jaminan menyerahkab kartu KJP ke penerima gadai, dan penerima gadai nantinya akan mencairkan uang dari kartu tersebut terus menerus. Selama pemiliknya belum dapat mengembalikan uang yang di terimanya atau dipinjamnya, kartu KJP terus dimanfaatkan oleh penerima gadai hingga bertahun-tahun.

“Penerima gadai selalu mengambil keuntungan dari para pemilik KJP yang seharusnya di nikmati oleh para siswa yang tidak mampu,” kata salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya, di Jakarta, Sabtu (20/6).

Diketahui penerima gadai KJP yang berinisial TA, menampung kurang lebih lima ratusan Kartu KJP dan selalu di manfaatkan oleh TA selama bertahun tahun.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, penerima gadai tersebut memiliki Toko pakaian yang diberi nama Toko Berkah Suci di Jalan Lingkungan Tiga Pasar Pojok Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Ironisnya, pengacau KJP melaporkan empat wartawan, satu dari mereka salah satunya anggota BPPKB Banten di Polsek Kalideres hingga kini masih belum ada kejelasan hukum. Keempat wartawan tersebut hanya ikut serta menyikapi atas dugaan penyalah guna KJP yang di lakukan oleh penerima gadai (TA), namun karena terhalang Hari Raya dan Covid PSBB hingga terlambat menyerahkan barang bukti ke Kejaksaan, hingga keempat wartawan tersebut di jebloskan di Polsek Kalideres oleh TA.

“Padahal di duga TA, yang sudah bertahun-tahun melakukan penyalahgunaan pelanggaran terkait KJP, sudah mengeruk keuntungan yang sangat besar, dan ini sangat tidak adil,” jelas salah satu sumber.

Untuk diketahui, pelaku penyalahgunaan KJP yang menggadaikan dan yang menerima gadai dapat di pidanakan karena pelaku penyalahgunaan KJP harus di berikan sangsi seberat-beratnya. Bukan hanya harus di cabut bantuan dana KJP, tetapi juga harus di pidanakan, sehingga ada efek jera. Tidak hanya itu, tindakan penyalahgunaan dana KJP, sudah termasuk tindakan pidana Penipuan penyalahgunaan KJP.

Penyalahgunaan KJP akan di laporkan sebagai tuduhan kejahatan Perbankan. Karena kartu KJP berbentuk ATM perbankan, maka dapat di jerat dengan pasal-pasal perbankan. (idj)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *