6 July 2020
  • 6 July 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Polri Sebut Konflik Sosial saat Pilkada Serentak Banyak Disebabkan Medsos

Polri Sebut Konflik Sosial saat Pilkada Serentak Banyak Disebabkan Medsos

By on 19 December 2019 0 119 Views

ROC – Kabaharkam Polri Irjen Agus Andrianto mengatakan, konflik sosial yang terjadi saat pilkada serentak banyak disebabkan karena media sosial. Dari hasil evaluasi Polri, saat pilkada serentak tahun 2018 terdapat 29 peristiwa konflik sosial. Sedangkan dari Januari hingga Juli 2019, telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial.

Selain itu, sabotase dan ancaman kejahatan terorisme juga berpotensi menjadi gangguan pada penyelenggaraan agenda nasional tersebut.

“Berkaca dari pengalaman sebelumnya pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri. Ditambah perkembangan media sosial, sehingga kepentingan politik dapat berimplikasi kepada terjadinya konflik sosial baik horizontal maupun vertikal,” ucap Agus membacakan amanat dari Kapolri Jendral Idham Azis, Kamis (19/12).

Agus menerangkan, era disrupsi 4.0 dengan penggunaan internet sebagai media baru membawa konsekuensi pergeseran khalayak tidak lagi obyek pasif namun dapat berperan memproduksi berita dan membentuk opini publik.

Setiap platform media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi terbagi dan terkomunikasi yang membentuk ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat yang ditandai dengan munculnya jurnalisme warga.

“Fenomena ini menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru sekaligus berperan membentuk opini publik,” ujar dia.

Celakanya, perkembangan teknologi informasi yang menampilkan kecepatan, kebebasan, Keterbukaan Informasi Publik tanpa batas, dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh budaya bangsa Indonesia.

“Pernyataan atau pendapat yang dituangkan secara bebas melalui media sosial telah menyasar ke dalam berbagai aspek kehidupan tanpa mampu menyaring dan menelaah sejauh mana kebenaran dan keakuratan informasi tersebut,” ucap dia.

“Permasalahan ini menjadi semakin Kompleks ketika regulasi dan aparat penegak hukum tidak dapat menampilkan kehadiran negara dalam melindungi bangsa dan warga negaranya,” dia menandaskan. (Red/Merdeka)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *