23 April 2021
  • 23 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Politikus Demokrat: Rencana Pemerintah Revisi UU ITE, yang Muncul Interpretasi

Politikus Demokrat: Rencana Pemerintah Revisi UU ITE, yang Muncul Interpretasi

By on 18 February 2021 0 70 Views

Ket gbr: Politikus Partai Demokrat Andi Arief (Sumber: Tribunnews)

ROC – Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengomentari rencana pemerintah yang ingin merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, rupanya rencana ini tidak akan berjalan mulus karena Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat program interpretasi terhadap UU tersebut.

Melihat hal tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief berkomentar melalui akun twitternya.

“Belum seminggu bicara revisi, yang muncul interpretasi. Segala hal ngapusi,” tulisnya, Kamis (18/2).

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan pihaknya akan menyusun prdoman interpretasi.

“Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian/lembaga terkait dalam membuat pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE agar lebih jelas dalam penafsiran,” jelasnya di Jakarta, Selasa (16/2) lalu.

Sementara terkait pasal karet yang banyak diributkan, Menteri Kominfo mencatat, sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.

“Perlu dicatat bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai “Pasal Karet”, telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional,” jelasnya.

Sebagai wujud penyusunan perundangan yang dilakukan Pemerintah dan DPR RI, Menteri Johnny menjelaskan UU ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

“Misalnya ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif,” tuturnya.

Menteri Kominfo juga menegaskan Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan revisi terhadap  UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK.

Red

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *