19 February 2020
  • 19 February 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Polemik Dan Isu Manipulasi, Rekomendasi TACB Akan Direvisi

Polemik Dan Isu Manipulasi, Rekomendasi TACB Akan Direvisi

By on 15 February 2020 0 20 Views

ROC — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya bakal merevisi surat balasan atas persetujuan Komisi Pengarah atas izin Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, timbul polemik, dengan adanya kekeliruan soal penyebutan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam surat tersebut.

Untuk diketahui, berawal dari saat Gubernur DKl Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat balasan sebagai tindak lanjut atas persetujuan Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Komisi Pengarah. Dalam surat tersebut Anies mengatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

“Dalam rangka menjaga fungsi, kelestarian lingkungan dan cagar budaya di Kawasan Medan Merdeka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi TIM Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 nomor 93/-1.853.15 tentang penyelenggaraan Formula E 2020,” tulis Anies dalam suratnya.

Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua TACB DKI Jakarta, Mundardjito. Dia mengaku tak pernah merekomendasikan gelaran Formula E di Monas bahkan mengaku tak berkomunikasi dengan pemprov DKI terkait hal ini. Dia juga mengaku mendapatkan informasi dari media massa.

“Saya nggak tahu, saya juga mendapat informasi ini dari media massa, kita nggak bikin (rekomendasi), saya ketuanya kan,” ucap Mundardjito ketika dikonfirmasi, Rabu (12/2).

Ketika ditanya mengenai polemik ini, Anies menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Namun Kepala Dinas Kebudayaan, Iwan Henry Wardhana mengatakan untuk menggelar Formula E di kawasan Monas tidak perlu melibatkan TACB Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, ini hanya perlu ke Tim Sidang Pemugaran (TSP). Tindakan itu berbeda dengan isi dalam surat Gubernur Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Pak Mundarjito sebagai Ketua TACB DKI Jakarta, memang tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi. Yang berwenang itu TSP (Tim Sidang Pemugaran). Jadi blast saja ke TSP. Pak Mundarjito ya memang nggak tahu,” ucap Iwan Henry Wardhana kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis lalu (13/2).

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahkan menduga, dalam hal ini ada manipulasi yang dilakukan.

“Kami sebagai Ketua Dewan dan fraksi kami melihat ada manipulasi lagi seakan-akan Kepala TACB Pak Mundardjito ini mengiyakan, padahal ini belum ada konfirmasi antara Gubernur dengan dia. Nah, ini kan saya bertanya ke Pak Sesneg kenapa diperbolehkan,” kata Prasetio di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Kamis  (13/2).

“Saya sebagai Ketua DPRD merasa kecewa dan saya ini adalah pembohongan publik,” ujarnya.

Atas hal tersebut, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta polemik ini tidak diperpanjang. Dia mengatakan, ada terjadi salah input dalam pengetikan surat balasan Anies ke Mensesneg itu.

“Ya salah info-info saja dia, tanya (rekomendasi) ke mana, bilangnya (tulisnya) ke mana. Tanya Pak Mawardi (Kepala Biro Kepala Daerah) harusnya kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja. Tanya Mawardi ya,” ucap Saefullah.

Saefullah pun mengatakan pemprov DKI Jakarta akan merevisi kesalahan tersebut dan mengirim ulang surat ke Mensesneg. Katanya, yang tertulis di surat tersebut seharusnya adalah Tim Sidang Pemugaran (TSP) bukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

“Sebetulnya nggak ada mekanisme (perbaikan surat) apa. Ya nanti kita susulin perbaikannya aja. Ya surat satu kalimat, dua kalimat, ya mohon maaf, harusnya tertulis TSP (Tim Sidang Pemugaran), tetapi yang tertulis di situ ada TACB. Jadi yang benar adalah TSP,” pungkasnya.

(idj/idj)

Foto/detiknews

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *