25 February 2020
  • 25 February 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Periode Akhir Kepemimpinan Jokowi, Rentan Gelombang PHK

Periode Akhir Kepemimpinan Jokowi, Rentan Gelombang PHK

By on 31 July 2019 0 119 Views

Jakarta, ROC – Tahun terakhir periode kepemimpina Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, diwarnai dengan beberapa isu sentris yang membuat jantung berdetak kencang. Salah satu yang paling menonjol adalah isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Nissan  diisukan melakukan PHK pada 1.300 karyawan. Hal itu kemudian membuat pihak manajemen buka suara.

Manajamen menyatakan tengah melakukan restrukturisasi. Hal itu memperbaiki kinerja perusahaan terus merugi. Restrukturisasi dilakukan dengan tidak memperpanjang kontrak pegawai alih daya (outsourcing). Namun perusahaan menepis melakukan PHK.

Lalu, perusahaan otomotif Nissan berencana memangkas 12.500 karyawan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Nissan mau mengurangi 830 karyawan.

Gejala gelombang PHK telah tampak dari tahun lalu. Gelombang PHK ini terutama terjadi pada sektor manufaktur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, gejala tersebut salah satunya terjadi pada industri baja. Terutama, yang menyangkut Krakatau Steel.

“Sebelumnya saya sudah ngomong, ancaman PHK sudah setahun yang lalu Krakatau Steel karena informasi dari para pekerja subkon (sub kontraktor) memang bukan pekerja Krakatau Steel sudah banyak dirumahkan, shift dikurangi, gejala-gejala itu sudah tampak setahun lalu” katanya kepada detikFinance, Selasa (30/7/2019).

Said menyebut, industri baja terpukul karena masuknya baja murah dari China. Menurutnya, baja China itu membuat baja dalam negeri kalah saing.

“Faktor yang utama di industri baja dari tahun lalu kami sudah ingatkan pemerintah, masuknya baja-baja dari China murah. Saya ambil contoh di Pulogadung ada 7 perusahaan baja baru walaupun kecil-kecil tapi memukul industri baja dalam negeri termasuk Krakatau Steel, mungkin juga faktor tidak efisien Krakatau Steel,” paparnya.

Selain itu, dia menyebut ancaman gelombang PHK datang dari industri semen. Tak jauh beda, industri semen terpukul karena masuk industri semen dari China.

“Holcim dan Indocement, saya juga ngomong itu setahun yang lalu barengan Krakatau Steel, karena KSPI itu anggotanya melaporkan situasi perusahaan dan demikian gelombang PHK potensinya sudah ada akhir 2018,” jelasnya.

Said Iqbal mengatakan, secara kasar potensi tenaga kerja yang kena PHK mencapai 10.000 tenaga kerja. Angka itu berasal dari industri baja, semen, elektronik, dan otomotif.

“10.000 lah kurang lebih dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Ada yang sudah terjadi, ada yang proses negosiasi PHK, ada dalam ancaman PHK,” katanya.

Selanjutnya, ancaman PHK datang dari industri elektronik terutama dari Batam. Lantaran, industri ini kalah saing dengan negara-negara tetangga.

“Industri elektronik di Batam Panasonic mulai mengurangi buruh-buruhnya, Unisem ribuan buruh, mau ditutup pabriknya. Kalah bersaing kawasan ekonomi khusus di Johor dan industri di Filipina yang mau berkembang, Vietnam. Harusnya Batam juga didesain kawasan ekonomi khusus yang mengimbangi Johor dan Singapura,” ujarnya.

Lalu, ancaman PHK datang dari industri otomotif. Terlebih, setelah Nissan mengumumkan pengurangan tenaga kerja. Dari informasi yang masuk ke KSPI, saat ini masih berlangsung proses negosiasi. Said mengaku belum mendapat angka pasti berapa yang akan di PHK.

Said pun memaparkan, potensi PHK dari industri baja sekitar 3.000-5.000 tenaga kerja, semen 1.000-2.000 tenaga kerja, otomotif terutama dari Nissan 500-1.000 tenaga kerja, dan elektronik dari Batam sekitar 2.000 tenaga kerja. Hitungan kasar semuanya sekitar 10.000 terancam PHK.

“Industri elektronik Unisem 1.200 orang satu pabriknya, ada dua pabrik elektronik di Batam itu mungkin total 2.000. Kalau lihat kasat mata secara kasat mata global hampir lebih 10.000 orang kehilangan pekerjaan atau PHK,” jelasnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara berpandangan, gelombang PHK mulai tercium sejak tahun 2016. PHK saat itu menyasar ke industri ritel.

“Fenomena gelombang PHK ini sebenarnya sudah tercium sejak tahun 2016 di mana perusahaan ritel khususnya yang jual pakaian jadi mengalami kesulitan penjualan. Ibarat teori snowball atau bola salju, perlambatan ini terlambat diantisipasi dan sekarang yang kena adalah sisi produsen di hulu,” ujarnya kepada detikFinance, Selasa (30/7/2019).

Dia memaparkan, kinerja industri terpukul oleh melemahnya permintaan dalam negeri. Alhasil, hal itu membuat industri melakukan efisiensi.

Belum lagi, ditambah gempuran barang impor yang harganya relatif lebih murah. Sebagai contoh, harga kaos dari China lebih murah dibanding kaos Indonesia.

“Industri-industri yang berorientasi pasar domestik terkena pelemahan permintaan karena konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5%. Banjir barang-barang impor terutama barang konsumsi ikut memukul produsen lokal. Bisa dibayangkan harga kaos yang diproduksi China dijual hanya US$ 1,2 setara Rp 16.800 per pcs. Belum lagi ketika dijual menggunakan e-commerce ada diskon ongkos kirimnya,” jelasnya.

Masalah lain yang turut berkontribusi ialah masalah politik dalam negeri. Hal itu membuat investor cenderung menahan investasinya.

“Problem lain akibat gonjang ganjing politik, investor asing cenderung menahan untuk masuk ke Indonesia. Perilaku wait and see inilah yang membuat pertumbuhan PMA masih belum mencapai dobel digit. Jadi jangan happy dulu dengan realisasi investasi kuartal II 2019 yang naik. Padahal kalau dilihat PMA nya masih rendah,” jelasnya.

Oleh sebab itu, sejumlah langkah mesti dilakukan pemerintah untuk meredam gelombang PHK. Sebutnya, proteksi impor barang konsumsi yang rugikan produsen lokal, pertajam insentif fiskal yang ada di dalam 16 paket kebijakan, pulihkan kepercayaan investor jangka panjang dengan menjaga stabilitas politik.

“Turunkan suku bunga lebih besar hingga 50-75 bps. Tujuannya agar beban pembayaran bunga debitur industri bisa lebih ringan,” tutupnya.(Red/Detik Finance)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *