20 October 2020
  • 20 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Partai Emas : Ekonomi Gampang Dicari Nyawa Tidak Bisa Dibeli 

Partai Emas : Ekonomi Gampang Dicari Nyawa Tidak Bisa Dibeli 

By on 16 September 2020 0 124 Views

ROC — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, terjadi peningkatan yang sangat drastis, terkait jumlah kasus Covid-19 dan dampak kematiannya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni mendukung langkah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik,” kata Hasnaeni, di jakarta, Selasa (15/9).

“Kalau tidak dilakukan PSBB, maka jumlah yang terpapar virus Corona atau Covid-19 ini akan meningkat, demikian juga tingkat kematian yang disebabkan Covid-19 ini, juga akan bertambah,” ujarnya.

Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan, guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus Corona. Nyawa, kata dia wajib diutamakan dibanding apapun.

“Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari,” ungkap Hasnaeni.

Lebih lanjut, ‘Wanita Emas’, sapaan populer Hasnaeni, mengatakan turut mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini force majeur,” tuturnya.

Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH. Yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor. Mengingat, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah.

“Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat, atau bagaimana,” jelasnya.

“Karena ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk saya. Kita tidak berkantor tapi disuruh bayar full. Kita sebenarnya maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama,” tutup Hasnaeni.

(idj)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *