Wednesday, May 18, 2022
Home DKI Jakarta Optimalkan PPKM saat Larangan Mudik Berlaku, Idul Adha dan Idul Fitri Dampaknya...

Optimalkan PPKM saat Larangan Mudik Berlaku, Idul Adha dan Idul Fitri Dampaknya Sama

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas, terlebih untuk tidak mudik saat Idul Adha.

Harmonimedia – Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Idul Adha 1442 H jatuh pada Selasa 20 Juli 2021.

Keputusan itu didapat usai Kemenag menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Zulhijah dan Hari Raya Idul Adha 1442 H bersama sejumlah pihak pada Sabtu (10/7/2021) lalu.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat untuk membatasi mobilitas, terlebih untuk tidak mudik saat Idul Adha, mengingat kasus positif Covid-19 masih meningkat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga diri dan membatasi kegiatan sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19, terlebih dengan adanya varian Delta,” kata Yaqut dalam siaran persnya, dikutip hari ini, Senin (19/7).

Dia menuturkan, mudik saat Idul Adha dalam kondisi pandemi Covid-19 ini membahayakan jiwa. Karena, itu menundanya sama saja dengan menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, adalah kewajiban bersama.

“Larangan mudik Idul Adha karena pemerintah ingin melindungi seluruh warga negara agar terjaga dari penularan Covid-19,” ungkap Yaqut.

Yaqut berharap, agar masyarakat bisa bersabar dan tidak mudik pada Idul Adha tahun ini. Dia percaya, hal itu dapat melindungi diri sendiri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya virus Covid-19.

“Tetap di wilayah masing-masing. Jaga kesehatan diri. Kurangi mobilitas, dan saya minta sekali lagi jangan mudik Idul Adha 1442 H,” katanya.

Sementara, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas soal antisipasi mobilitas masyarakat menjelang Idul Adha.

“Mengenai antisipasi mobilitas masyarakat yang melakukan mudik Idul Adha sudah dibahas ditingkat rakor,” ujarnya.

Nantinya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat akan memutuskan aturan mudik Idul Adha dalam waktu dekat.

“Masih akan dibahas lagi dan diputuskan dalam waktu dekat,” tambahnya.

Sementara Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan seharusnya Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 16 dan 17 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri tentang PPKM darurat dan PPKM yang diperketat sudah cukup menjadi instrumen hukum larangan mudik Idul Adha.

“Hal itu dilaksanakan dengan dukungan dan kerjasama masyarakat. Namun, bila dianggap perlu untuk pemantapan peraturan, pemerintah akan melakukannya,” ujar Wiku.

Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai imbauan untuk tidak mudik saat Idul Adha tidak akan efektif, sebab tak ada sanksi yang diterapkan. Justru bisa jadi, berpotensi banyak orang yang mudik.

Dia berharap pemerintah lebih tegas dalam membuat aturan jika benar-benar melarang masyarakat mudik. Misalnya, diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik.

“Kenapa ini penting? Karena saat Idul Fitri kemarin ada yang memang tidak mudik, tapi ada juga yang menahan tidak mudik supaya bisa mudik saat Idul Adha, nah ini harus diantisipasi,” kata Saleh.

Jika belum ada peraturan yang tegas soal larangan mudik ini, kata dia, Satgas Covid-19 dapat keluarkan surat agar Kementerian Perhubungan dapat membuat aturan larangan mudik.

“Memang tidak mudah mengawal itu, tapi kita lihat lah kesungguhan pemerintah seperi apa,” ujar dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Dia mengatakan, dalam menyambut Idul Adha tahun 2021 ini, sebaiknya pemerintah bersikap tegas terhadap warga yang ingin mudik. Berangkat dari lonjakan kenaikan yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah akibat liburan lebaran.

“Berangkat dari pengalaman itu, sebaiknya pemerintah jangan menghimbau untuk tidak mudik, tapi melarang. Apalagi bersamaan dengan kebijakan PPKM Darurat yang saat ini masih diberlakukan pemerintah, larangan untuk mudik sejalan dengan pengetatan mobilitas masyarakat,” kata Ace.

Selain itu, Kementerian Agama dan MUI jelas sudah mengeluarkan aturan untuk meniadakan salat Idul Adha secara berjamaah di masjid, musala dan lapangan yang berada di zona merah. Kemudian aturan soal pembagian hewan kurban harus diantar ke rumah-rumah.

“Kebijakan ini harus secara tegas disosialisasikan kepada tokoh agama, ustaz, pengurus masjid dan masyarakat sebagai ikhtiar kita mencegah penularan Covid-19 yang semakin melonjak tinggi, terutama di zona merah,” ujar dia.

Aturan PPKM Darurat yang didalamnya diatur soal pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, kata dia, harus juga disertakan tentang aturan mobilitas warga dari satu daerah ke daerah lainnya dengan sanksi yang tegas.

“Saya terus terang khawatir lonjakan penularan Covid-19 ini bukan hanya terjadi di Jawa Bali, tetapi juga sudah terjadi di luar Jawa, pelosok-pelosok daerah yang kemudian penanganan kesehatannya tidak terjangkau secara merata. Karena itu, soal mobilitas warga ini harus diterapkan secara tegas,” pungkas  Ace.

Apa Dampaknya?

Pakar Epidemiologi dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra berharap masyarakat tidak mudik saat Hari Raya Idul Adha, sebab akan menimbulkan kasus positif Covid-19 baru.

“Jadi belajarlah dari pengalaman, kita harus proporsional bersikap, jangan juga di saat seperti ini egois memaksakan diri mudik ya. Karena kita melihat orang bergelimpangan setiap hari kesakitan kematian karena Covid-19. Seluruh RS juga penuh,” kata Hermawan.

Namun, kata dia, saat ini banyak masyarakat yang sudah mudik sebelum Idul Adha. Meskipun tidak sebanyak saat lebaran karena adanya kebijakan PPKM darurat.

“Jadi karena ada kebijakan yang masih berlaku sampai tanggal 20 kebijakan mudik itu pada akhirnya akan mengikuti kebijakan PPKM karena di mana-mana terjadi pembatasan kan,” kata dia.

Hermawan pun berharap masyarakat tidak memaksakan mudik saat Idul Adha.

“Diimbau karena kebijakan PPKM berlaku maka jangan memaksakan diri mudik karena akan terjadi penahanan dan penyekatan pada titik tertentu oleh aparat karena masih di bawah payung kebijaka PPKM darurat,” pungkasnya.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Gitadi Tegas Supramudyo menyarankan adanya optimalisasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Dalam PPKM Jawa-Bali sudah terdapat aturan pembatasan yang pada dasarnya mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga yang dibutuhkan dalam konteks Idul Adha adalah mengoptimalkan implementasi dari kebijakan dan aturan-aturan PPKM mikro,” ujarnya.

Dia juga menganjurkan adanya keterlibatan komunitas yang lebih kecil. Menurutnya, lebih efektif jika pemerintah melibatkan tingkatan yang lebih kecil ketimbang kebijakan besar yang abstrak. Misalnya melibatkan tingkatan RT/RW, kampus, kantor, dan institusi.

Gitadi mencontohkan seseorang yang hendak atau sudah mudik, komunitas kecil tersebut akan mengingatkan untuk tidak mudik atau isolasi mandiri usai mudik.

“Selain itu, untuk mengurangi mobilitas melalui penutupan jalur-jalur kecil, dibutuhkan kerja sama dari komunitas lokal,” sebutnya.

Meski telah berusaha mengurangi mobilitas masyarakat, pengajar Departemen Administrasi Publik tersebut menyarankan pemerintah untuk tetap mengantisipasi adanya masyarakat yang lolos untuk mudik saat Idul Adha.

“Berkaca pada pengalaman sebelumnya, pasti ada yang lolos karena tidak mungkin menutup semua jalan. Sehingga dibutuhkan antisipasi dalam hal ini,” paparnya.

Ia menjelaskan kemungkinan pencegahan penularan virus Corona di tempat tujuan dapat melalui adanya lokasi pemberhentian yang diawasi oleh satgas.

“Jadi, ada baiknya di tempat tujuan mudik disediakan swab antigen, PCR, atau tempat isolasi yang sekiranya relatif masih bisa dijalankan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19,” ucapnya.

“Kesadaran masyarakat dan rasa saling menjaga di komunitas-komunitas kecil menjadi salah satu faktor penentu, agar momen Idul Adha tidak menjadi momen kenaikan penyebaran virus Corona di Indonesia,” ujarnya.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah meyakini masyarakat akan tetap mudik saat Hari Raya Idul Adha. Sebab, tak ada sanksi dan pengawasan yang efektif. Ditambah lagi, saat ini masyarakat sudah jenuh berada di rumah selama PPKM darurat.

“Mereka keluar ini memang berakibat pada penularan Covid-19 yang makin tinggi, nah ini yang harus dikendalikan, menurut saya meski pemerintah melarang tanpa ada pengawasan ketat saya rasa enggak akan efektif. Pengawasan ketat pun kayak saat lebaran kemarin jebol,” kata Trubus.

Kemudian, kata Trubus tidak adanya sanksi yang jelas juga tidak akan efektif menekan mobilitas masyarakat. “Yang jelas itu PPKM Darurat itu enggak akan efektif untuk membendung masyarakat tidak bermobilitas,” pungkas Trubus.

red

Most Popular

Recent Comments