23 October 2020
  • 23 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Picu Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Wilayah

Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Picu Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Wilayah

By on 7 October 2020 0 160 Views

ROC – Jalan panjang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berakhir dengan ketuk palu tanda disahkannya RUU tersebut, dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar Senin, 5 Oktober 2020.

Dalam pengesahan di Sidang Paripurna, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari 9 fraksi, 6 di antaranya menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 di antaranya menolak.

“Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,” kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).

Sebenarnya, Sidang Paripurna RUU Cipta Kerja baru akan digelar pada 8 Oktober mendatang. Namun dimajukan lantaran banyak kasus Covid-19 di DPR.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sidang paripurna, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif.

Dia pun ikut menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja. Dikatakan, RUU Cipta Kerja harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

“Terutama untuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah,” ungkap Airlangga.

Berbagai manfaat tersebut tertuang dalam 15 Bab dan 186 Pasal dalam RUU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya adalah dukungan kepada UMKM, koperasi, sertifikasi halal, perkebunan di kawasan hutan dan lainnya.

Di samping itu, lewat RUU Cipta kerja dilakukan peningkatan perlindungan kepada pekerja. Seperti tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian soal jam kerja.

“Kini pengaturan jam kerja disesuaikan dengan sistem kerja Industri 4.0 dan ekonomi digital. Bahkan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” jelas Airlangga.

Sedangkan para pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.

“Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah,” ucap Airlangga.

Proses pengesahan RUU Cipta Kerja di Sidang Paripurna sejatinya tak sepenuhnya berjalan mulus. Di tengah pembahasan pengambilan keputusan, fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna setelah beradu argumen dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

“Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan alasan Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

“Kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini,” ujar AHY dalam keterangannya.

Penolakan sebenarnya sudah terlihat saat rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah  yang menyepakati RUU Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU.

Dalam rapat, hanya 7 fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui. Ketujuhnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

“7 fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini pun langsung menjadi perbincangan hangat dan menuai beragam respons. Khususnya dari serikat pekerja dan buruh yang memang sejak lama terang-terangan menolak keberadaan RUU ini.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan kekecewaan terhadap DPR yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pengesahan tersebut, dianggap terlalu cepat dan sangat merugikan buruh di tengah kondisi terjadi sekarang ini.

“Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik,” kata dia saat dihubungi, Senin (5/10).

Dia menuturkan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja semakin menunjukan keyakinan bahwa sebetulnya pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Keduanya, justru berpihak kepada pihak-pihak tertentu seperti korporasi dan pemilik modal.

“Mereka yang punya uang punya kuasa, jadi sebagai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak mendapatkan itu dengan diberlakukannya Omnibus Law,” ujarnya.

Menurutnya, sikap DPR hari ini betul-betul tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat yang setiap menit melakukan upaya untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam pandangannya, kehadiran UU Cipta Kerja akan sangat mengerikan. Sebab UU ini akan memberikan ruang yang sangat panjang untuk mengeksploitasi rakyat dan alam.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, sampai sejauh ini pihak bersikukuh agar RUU Cipta Kerja tetap mengakomodir dan berpihak kepada buruh atau pekerja. Terutama soal upah yang disebut masih belum jelas.

“Kalau upah dibayar per jam, otomatis upah minimum akan hilang. Terutama kalau upah sektoral dihilangkan, apakah upah buruh yang di pertambangan akan sama dengan upah buruh di manufaktur?,” kata Elly saat dikonfirmasi.

Dia melanjutkan, kekhawatiran para serikat pekerja cukup beralasan. Apalagi soal hak-hak pekerja yang selama ini diperoleh. Mulai dari pesangon sampai terbukanya pintu Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Memang kita melihat banyak sekali yang hilang yang telah didapatkan buruh sebelumnya, tetapi kita akan melihat apa yang akan diputuskan. Kami menyoroti tentang upah sektoral yang dihapus, nilai pesangon yang dikurangi, kontrak yang sangat panjang, outsourcing yang diperluas, PHK serta TKA,” terang dia.

Saat ini pihaknya terus memantau sambil melihat kenyataan di lapangan. Yang jelas, Elly mengaku tidak akan segan mngajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi jika dalam kenyataannya RUU tersebut justru merugikan pihak buruh.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN Achmad Yunus menilai, ada beberapa pasal di RUU Cipta Kerja yang bakal memberatkan para buruh dan pekerja.

Ketidakjelasan ini semakin menguat lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat ini belum mendapatkan lampiran sah aturan baru tersebut.

“Kluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya,” ujar Yunus .

Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya, bahwa UU Cipta Kerja bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat perusahaan pemberi kerja. Terkait penolakan ini, buruh berencana menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja.

Dipastikan Untungkan Pekerja

Meski muncul kekhawatiran dari kelompok buruh terkait hak-haknya yang dinilai terancam dengan kehadiran UU Cipta Kerja ini, pemerintah memastikan UU tersebut tidak akan membuat pekerja, termasuk buruh merugi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja justru membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu.

Dalam undang-undang ini, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh.

“Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif,” ujar Airlangga di Gedung DPR RI, Senin (5/10).

Dalam RUU Cipta Kerja juga menyebutkan, pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan kerja.

Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi,” papar Airlangga.

Menurut dia, selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga, masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Cipta Kerja.

“Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?,” tegas Airlangga.

Dia ikut memastikan cuti hamil dan cuti haid di RUU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan. Cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Jadi (UU) Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Selain itu, salah satu cara menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit.

“Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan atau hiper-regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi,” ucap dia.

Atas dasar itu, kehadiran UU ini dianggap bisa menjadi solusi. Karena dengan adanya UU ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

“Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi,” jelas Airlangga.

Soal pesangon, Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede menyatakan, rencana pemotongan pesangon dalam RUU sapu jagat itu justru menjadi jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Mengingat nilai pesangon bagi pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia.

“Pemotongan pesangon dari 32 kali mungkin menjadi 25 kali, apa itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha,” jelas dia.

Pardede menilai keputusan memangkas pemberian pesangon menjadi 25 kali juga dinilai masih menguntungkan bagi buruh.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.

“Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan yang krusial,” kata Ida, Selasa (6/10).

Menurutnya Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR. Sesuai arahan presiden pada 24 April 2020, Pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh,” ujarnya.

Kendati begitu, Pemerintah menyadari dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat perbedaan pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi. (red)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *