18 August 2019
  • 18 August 2019
Breaking News

MK Buka Pendaftaran Sengketa Pilkada Serentak 2018

By on 4 July 2018 0 144 Views

Jakarta, ROC – Pendaftaran perkara sengketa Pemiihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mulai dibuka.pada Rabu (4/7/2018).

“Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah dibuka mulai hari ini hingga Sabtu (7/7/2018),” ujar juru bicara MK Fajar Laksono, di Jakarta, Rabu.

Sedangkan, pendaftaran perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak 2018 baru mulai dilaksanakan pada Sabtu (7/7) hingga Rabu (11/7).

Setelah melalui proses pendaftaran, berkas permohonan sengketa pilkada akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan pada 12 Juli hingga 17 Juli 2018. Kemudian, para pemohon harus melengkapi berkas-berkas permohonan pada 16 Juli hingga 20 Juli 2018.

“Nanti pada 23 Juli akan dilakukan registrasi permohonan pemohon dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi),” kata Fajar.

Lebih lanjut, Fajar mengatakan bahwa proses penanganan perkara sengketa Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung selama 45 hari kerja sejak berkas yang telah lengkap dicatat dalam BRPK.

“Sidang pendahuluan dijadwalkan pada tanggal 26 Juli 2018 kemudian putusan dismissal dijadwalkan dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus dan putusan akhir pada tanggal 18 September hingga 26 September,” ucapnya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 telah digelar pada Rabu 27 Juni lalu di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung. Tentunya, hasil Pilkada Serentak tersebut potensial digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang perselisihan hasil pilkada.

Ilustrasi [Doc: HukOL]

Dilihat dari jumlah daerah yang menggelar pilkada yang lebih banyak dibandingkan pilkada Serentak tahun 2017 yang hanya dilakukan 101 daerah, dimungkinkan jumlah sengketa hasil pilkada kali ini lebih banyak dari tahun lalu. Rinciannya, di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kotamadya seluruh Indonesia.

Tercatat, dalam sidang sengketa pilkada serentak tahun 2017 lalu, MK telah menerima 50 permohonan sengketa pilkada dari 48 daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Rinciannya, tingkat provinsi hanya 4 daerah yakni Banten, Aceh, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Sisanya, 35 permohonan tingkat kabupaten.

Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah menegaskan untuk sengketa Pilkada Serentak 2018 ini, MK menyatakan kesiapannya untuk menerima, mengadili, dan memutus permohonan sengketa pilkada.

“Kita sudah persiapkan secara matang baik dari regulasinya hingga sarana dan prasarananya. Pendaftaran akan dibuka tanggal 3 Juli besok dan dapat dilakukan pendaftaran secaraonline,” kata Guntur Hamzah belum lama ini di Gedung MK.

Ketua MK, Anwar Usman menegaskan bahwa MK telah mempersiapkan seluruh rangkaian persidangan sengketa pilkada dengan baik. ”Berapapun jumlah daerah yang mendaftarkan diri dalam sengketa pilkada di MK, akan kami terima,” kata Usman dalam kesempatan yang sama.

Guntur memaparkan terdapat beberapa regulasi yang sudah disiapkan MK untuk menyelesaikan semua tahapan proses pilkada yang juga diterapkan dalam sengketa Pilkada Serentak tahun 2017 lalu. Yakni Peraturan MK (PMK) No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada, PMK No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

Selanjutnya, PMK No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pilkada; PMK No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan hasil Pilkada.

“Khusus sengketa pilkada dengan satu pasangan calon ini memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda. Sehingga, diperlukan PMK khusus yang mengaturnya yang telah ada sejak tahun 2017. Sebab, tahun ini, ada 13 daerah yang pilkadanya diikuti oleh satu pasangan calon bila berhadapan dengan kotak suara kosong mengalami perselisihan, maka dapat diajukan sengketa Pilkada ke MK,” ucapnya. [Red/Kompas/Ant/Huk]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *