28 October 2020
  • 28 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Miskomunikasi Di Istana Kepresidenan, Di Tengah Pandemi Corona

Miskomunikasi Di Istana Kepresidenan, Di Tengah Pandemi Corona

By on 4 April 2020 0 489 Views

Foto: istana kepresidenan (www.wikimedia.org)

Jakarta, ROC — Kasus Pandemi Virus Corona atau Covid-19 saat ini di Indonesia, mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini memicu pemerintah, agar secepatnya mengambil keputusan, apakah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik lebaran atau membolehkan mudik lebaran. Mengingat hal tersebut penting, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona ini.

Diberitakan, dalam dua hari ini, para pejabat di Istana Kepresidenan telah mengadakan pertemuan terkait hal ini, namun terjadi dua kali miskomunikasi yang membuat pernyataan satu pejabat diralat oleh pejabat lainnya.

Hal tersebut, menimbulkan opini bahwa komunikasi yang dibangun para pejabat teras di Istana Kepresidenan dalam menghadapi pandemi Virus Corona atau Covid-19 dinilai tak profesional.

Pengamat komunikasi politikpun menilai, perlu evaluasi total untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah.

Miskomunikasi Fadjroel dan Pratikno

Miskomunikasi pertama terjadi pada Kamis (2/4/2020), atau saat pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman diralat oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat terbatas (ratas) pada Kamis (2/4), Presiden Jokowi telah memutuskan tidak akan melarang masyarakat mudik lebaran di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan seusai rapat.

Saat ditanya alasan pemerintah tak melarang mudik, Luhut menjawab ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tak akan diindahkan oleh masyarakat.

Pada akhirnya, Fadjroelpun menerbitkan siaran pers dengan judul “Mudik Boleh, tetapi Berstatus Orang Dalam Pemantauan”.

Dalam siaran pers tersebut, Fadjroel menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak melarang mudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H.

Namun, pemudik langsung berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari,” kata Fadjroel.

Ia menyebut, kebijakan pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Meski tak melarang mudik, pemerintah tetap mengimbau masyarakat tak melakukan hal itu,” tambahnya.

Menurut Fadjroel, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus corona ini.

“Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga, sudah mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.

Beberapa jam berselang, siaran pers Fadjroel itu langsung dikoreksi oleh Mensesneg Pratikno.

Ralat itu disampaikan lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana. Fadjroel berada dalam grup itu.

Awalnya Pratikno mengirim tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut bahwa warga boleh mudik selama melakukan karantina 14 hari setibanya di kampung halaman. Pratikno menilai, pernyataan Fadjroel itu tidak tepat.

“Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno.

Ia menyatakan, pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Ini sebagai kompensasi bagi warga yang terdampak Covid-19 dan tak bisa mudik ke kampung halaman.

“Hal ini sejalan dengan keputusan presiden tentang pembatasan sosial berskala besar. Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Pratikno.

Ia pun mengizinkan wartawan yang ada di grup tersebut untuk mengutip pernyataannya. Tak lama setelah pesan dari Pratikno itu, Fadjroel pun langsung memperbarui siaran persnya. Judulnya kini menjadi: Pemerintah Imbau Tidak Mudik Lebaran, Bansos Dipersiapkan Hadapi Covid-19.

Miskomunikasi Ngabalin dan Juri Ardiantoro

Sehari berselang, peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini melibatkan dua pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP).

Pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin diralat oleh Plt Deputi IV KSP Juri Ardiantoro.

Ngabalin awalnya menyebut, seorang pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) dinyatakan positif corona Covid-19.

“Ia untuk kepentingan publik kami harus beri tahu bahwa ada staf dari KSP yang positif kena corona,” kata Ali Mochtar Ngabalin pada Jumat (3/4).

Ngabalin menyebut staf yang dinyatakan positif Covid-19 itu sudah menjalani isolasi. Kondisi kesehatannya stabil.

Ngabalin mengatakan, dengan adanya satu staf yang positif covid-19 ini, ada kemungkinan akan dilakukan tes corona kepada seluruh pejabat dan staf di KSP.

“Tidak menutup kemungkinan akan dites semua,” ujarnya.

Namun, berselang beberapa jam, pernyataan Ngabalin langsung dibantah oleh Juri Ardiantoro. Lewat siaran pers resmi, Juri menegaskan tak ada pegawai KSP yang positif covid-19.

Juri mengakui, berdasarkan rapid test yang dilakukan, memang ada sejumlah pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi corona. Menurutnya, staf KSP memang sering berhubungan dengan sejumlah orang dari berbagai lembaga, termasuk melakukan sejumlah kontak dengan orang yang di kemudian hari terpapar Covid-19. Oleh karena itu, KSP memutuskan untuk melakukan rapid test terhadap pegawainya.

“Dari hasil rapid test tersebut, beberapa orang dinyatakan positif,” kata Juri dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).

Namun untuk mengonfirmasi ulang hasil rapid test itu, dilakukan tes lanjutan berupa tes PCR di salah satu laboratorium. Hasil tes laboratorium menunjukkan semuanya negatif Covid-19.

“Jadi hingga Jumat sore ini tidak ada staf KSP yang positif Covid-19. Alhamdulillah semuanya sehat wal afiat,” lanjut Juri.

Atas hal tersebut, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai, dua kali miskomunikasi yang terjadi ini membuktikan bahwa komunikasi di internal Istana belum dikelola dengan benar.

“Manajemen komunikasi di Istana itu belum berjalan dengan baik, karena yang mengelolah tidak mengerti komunikasi,” jelasnya.

Emrus menilai, miskomunikasi ini cukup fatal. Sebab, terkait isu pandemi corona yang berkaitan dengan keselamatan dan nasib orang banyak. Ia berharap, kedepannya miskomunikasi seperti ini tak kembali terjadi. Untuk itu, harus ada evaluasi yang dilakukan.

“Harusnya ada evaluasi untuk bisa dikelola secara profesional dan segera diperbaiki,” ujar dia.

Emrus pun menyarankan Presiden Jokowi membentuk unit baru yang khusus berkaitan dengan urusan komunikasi ke publik. Unit ini misalnya bisa dinamakan Unit Komunikasi Kepresidenan.

Unit tersebut menjadi penanggungjawab komunikasi di Istana yang semuanya diarahkan untuk satu kata sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Setiap organisasi, setiap unit kerja, harus dipimpin oleh satu orang, tetapi di bawahnya ada tim. Jadi penanggung jawab satu orang,” kata dia.

Menurut Emrus, Jubir Kepresidenan sendiri harus berada di bawah koordinasi unit tersebut. Dengan begitu, bisa dipastikan yang disampaikan Jubir sudah sesuai dengan kebijakan Presiden. Jubir tak boleh mengeluarkan opini pribadinya.

“Jadi jubir itu salah satu bawahan dari kepala unit Itu, jubir bagian terkecil,” imbuhnya.

Emrus juga menyarankan, orang dalam struktur Unit Komunikasi Kepresidenan harus lulusan sarjana komunikasi dan mempunyai pengalaman di lapangan yang terkait dengan bidangnya.(red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *