16 July 2019
  • 16 July 2019
Breaking News
  • Home
  • Daerah
  • Jawa Barat
  • Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. H. Suharno, MM berharap Kadisdik Baru Melakukan Evaluasi

Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. H. Suharno, MM berharap Kadisdik Baru Melakukan Evaluasi

By on 12 January 2019 0 1145 Views

JABAR, Roc – Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. H. Suharno, MM sebagai dewan pakar PGRI Jabar berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika yang dilantik Jumat 5 Januari 2019. Diantaranya evaluasi anggaran dan perbaikan kurikulum SMK supaya menjadi tugas utama dalam tiga bulan ke depan.

H Suharno meminta agar Kadisdik Jawa Barat mengevaluasi anggaran pendidikan yang tergolong besar tetapi pencapaiannya masih kurang.

“Kurang maksimal dari sisi pencapaian tujuan, kecepatannya. Kemajuan ada, tapi kecepatannya masih kurang maksimal, ” ujar beliau.

Mayjen TNI (Purn) DR. Ir. H. Suharno juga meminta agar segera dilakukan perbaikan kurikulum SMK. Sebab, SMK merupakan penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Barat. “Harus dipikirkan orientasi kurikulumnya,” tegasnya.

Menurut hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang pendidikan vokasi, Jawa Barat termasuk daerah yang jumlah SMK-nya terus meningkat. Sampai 2018, jumlahnya mencapai 2.846 sekolah, 267 di antaranya merupakan SMK Negeri. Siswa yang ditampung mencapai lebih dari sejuta.

Sampai Agustus 2018, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 35,96 juta. Jumlah angkatan kerjanya 22,63 juta.

Tingkat pengangguran terbukanya 8,17 persen. Dari jumlah itu, 16,97 persen merupakan lulusan SMK. Jumlah itu yang tertinggi dibandingkan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.

“Dua hal itu yang jadi target tiga bulan ini,” ujar H. Suharno. Setelah tiga bulan, harus segera dilakukan evaluasi.

Dewi Sartika sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Barat.

H. Suharno juga mengatakan, evaluasi anggaran yang dimaksud terkait evaluasi program yang sudah dijalankan 2018, bukan mengubah anggaran. Sebab, anggaran 2019 sudah ditetapkan dan sudah disesuaikan dengan program gubernur sesuai RPJM 2018-2023. “Evaluasi program-program 2018 agar 2019 bisa lebih cepat,” katanya.

Untuk itu, setiap kegiatan harus didukung perencanaan yang matang. Ia mencontohkan, pembangunan sekolah akan lebih cepat jika persoalan tanahnya sudah beres. “Kalau ada variabel yang belum siap, jadi mundur,” katanya.

Tahun ini, anggaran pendidikan Jabar mencapai Rp 6,7 triliun. Lebih dari Rp 3 triliunnya merupakan anggaran fungsi pendidikan. Sementara anggaran belanja langsung Disdik Jawa Barat masih sama dengan tahun sebelumnya, sekitar Rp 2 triliun.

Dewan Pakar PGRI Jawa Barat ini juga ingin ada perubahan kurikulum SMK yang mengarah pada ekonomi digital. Apalagi masyarakat Indonesia dihadapkan pada revolusi industri 4.0.

Ia mengatakan revolusi industri 4.0 menuntut adanya kesiapan anak didik dan profesionalitas guru. Kombinasi tersebut diharapkan bisa menghasilkan kualitas baru yang mampu bersaing di masa depan. (ujg/red7)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *