15 December 2019
  • 15 December 2019
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Mayjen (Purn) Suharno: Sejahterakan Rakyat Melalui ‘Integrated Farming’

Mayjen (Purn) Suharno: Sejahterakan Rakyat Melalui ‘Integrated Farming’

By on 17 July 2018 0 170 Views

Bandung, ROC – Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat, Mayjen (Purn) DR. Ir. H. Suharno, MM melalui Yayasan Adjeng Suharno, akan mencoba untuk mengembangkan kembali sistem pertanian yang berwawasan ekologis, ekonomis, dan berkesinambungan atau yang dikenal sebagai sistem pertanian terpadu (integrated farming system) di daerah Jawa Barat.

Integrated farming system ini ditujukan untuk perbaikan nasib dan kesejahteraan petani di Indonesia, khususnya Jawa Barat,” ujar Suharno yang juga merupakan alumnus dari Fakultas Tekhnology Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1982 tersebut.

Suharno mengatakan, permasalahan stunting terjadi akibat kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia. Padahal, sekitar 60% penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, buruh tani, pekebun, peternak dan nelayan.

“Meskipun kehidupan sehari-hari mereka sangat dekat dengan sumber daya alam, kesejahteraan mereka tidak kunjung datang, bahkan akhir-akhir ini semakin ironis dan semakin sulit. Karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Indonesia mutlak diperlukan,” terangnya.

Mantan Perwira Staff Ahli Panglima TNI ini menerangkan, Integrated Farming System, atau sistem pertanian terpadu, didefinisikan sebagai penggabungan semua komponen pertanian dalam suatu sistem usaha pertanian yang terpadu. Sistem ini mengedepankan ekonomi yang berbasis teknologi ramah lingkungan dan optimalisasi semua sumber energi yang dihasilkan.

Di Indonesia, model usaha ini masih sebatas wacana karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan diperlukan modal yang cukup tinggi. Padahal usaha ini sangat cocok digunakan di Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan limpahan sinar matahari sepanjang tahun dan curah hujan tinggi. Beberapa metode diversifikasi pertanian seperti minapadi (padi dengan ikan) dan longyam (balong ayam/ ikan dengan ayam) mengadopsi model integrated farming system ini.

Mayjen (Purn) DR. Ir. H. Suharno, MM beserta Ibu DR Adjeng Ratna Suminar, SH. MM saat membahas Integrated Farming di Bogor.

“Sektor pertanian masih menjadi primadona, lebih 40 persen penyerap total lapangan kerja yang saat ini didominasi oleh unskilled labour. Indonesia harus berani mengakui bahwa saat ini sektor pertanian masih merupakan tumpuan utama pendapatan rakyatnya, sehingga sektor pertanian harus tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” kata Suharno.

Permasalahan utama strategi pengembangan kedaulatan pangan di kawasan hutan yaitu akses lahan terbatas, akses modal, saprodi (sarana produksi) dan alsintan (alat dan mesin pertanian) terbatas. Tidak ada akses bibit dan benih, petani belum terlatih dan tidak teroganisir dan tata niaga buruk didominasi tengkulak.

“Permasalahan adanya ketidaktransparanan dalam akses sumber daya hutan yang didominasi para elit lokal, selain itu petani hutan selalu mendapatkan diskriminasi dalam hal bantuan saprodi dari pemerintah. Namun, dapat diatasi dengan penerapan sistem informasi,” tambahnya.

Mayjen (Purn) DR. Ir. H. Suharno, MM beserta Ibu, saat berdiskusi dengan Kelompok Tani di Bandung Jawa Barat.

Dia menyarankan pertanian terpadu harus diintegrasikan bersama kelompok petani di desa, sambil menerapkan undang-undang pengembangan desa.

Pria bersahaja ini menyebutkan, sekitar 29 persen lahan hutan dikuasai korporasi, hanya 0,58 persen dipegang oleh rakyat. Ini sangat tidak adil dan menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petaninya.

Lahan menjadi faktor produksi penting kedaulatan pangan maka luas tanah juga penting. Setiap orang di Jawa hanya punya tanah 0,24 hektar dan hanya 0,36 hektar di Jateng, serta 2,4 juta hektar dikuasai perum Perhutani. Oleh karena itu pendampingan menjadi penting.

“Saya rasa, (lahan untuk) pengusaha sudah cukup. Kita coba naikkan 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat” pungkasnya. [Red]

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *