1 October 2020
  • 1 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Masinton : Protes Perppu Jokowi, Didukung Berbagai Kalangan Dan Tokoh Bangsa

Masinton : Protes Perppu Jokowi, Didukung Berbagai Kalangan Dan Tokoh Bangsa

By on 21 April 2020 0 167 Views

Ket.gbr: Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu (Foto: Net)

Jakarta, ROC — Sudah menjadi kewajiban, bagi seorang wakil rakyat atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan rakyat. Dan sudah selayaknya, seorang wakil rakyat memang harus selaras dengan keinginan rakyat. Karena telah dipilih rakyat dan menjadi representasi rakyat di parlemen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (20/4) kemarin.

“Kita apresiasi Masinton Pasaribu (MP). Karena dia bicara objektif. Sebagai wakil rakyat, dia sudah berkata apa adanya. Dan itu yang dibutuhkan rakyat,” kata Ujang Komarudin.

Pengamat politik jebolan Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, sekalipun dia kader partai pendukung pemerintah, mantan aktivis 1998 itu telah menyatakan hal yang objektif. Sudah seharusnya wakil rakyat itu membela kepentingan rakyat.

“Wakil rakyat yang berpihak pada rakyat. Bukan berpihak pada kepentingan oligarki,” ucap Ujang Komarudin.

Perppu Covid-19 itu, tambahnya, dianggap menabrak konstitusi UUD 1945 dan cenderung berpihak pada para oligarki.

“Para tokoh bangsa yang menggugat perppu, Masinton Pasaribu, dan rakyat menilai bahwa perppu tersebut berpotensi bertentangan dan menggilas konstitusi. Juga dianggap melanggengkan oligarki,” ungkap Ujang Komarudin.

Menurutnya, Perppu yang dimaksud telah banyak ditolak dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh banyak pihak dan tokoh lainnya.

MP sebut Perpu Covid-19 adalah sabotase konstitusi

Diberitakan, anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mengeluarkan pernyataan kerasnya terkait Perppu Nomor 1/2020. Politikus PDIP itu menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 tersebut, sama halnya dengan menyabotase Undang-undang Dasar 1945.

“Perpu Nomor 1 Tahun 2020 kepentingan nyata kaum oligarki. Ini bukan Perpu, ini sabotase konstitusi,” seperti ditulis Masinton di akun Twitternya, @Masinton, Sabtu, 18 April 2020.

Dia mengatakan pasal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum, kata Masinton, berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Bukan menggantikan Undang-undang Dasar. Ini yang saya sebut sebagai sabotase konstitusi,” ujar dia.

Dia juga menyebut secara judul pun Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu rancu dan tidak fokus. “Perpu ini mau menanggulangi pandemi Covid-19 atau mau menanggulangi kebijakan keuangan negara?”

Dia menyorot alasan pemerintah menerbitkan Perpu Covid-19. Pemerintah beralasan pandemi Covid-19 berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

“Alasan ini nggak perlu menerbitkan Perpu, bisa dengan merevisi UU APBN,” ujarnya.

Bagi banyak kalangan, protes yang dilakukan MP tersebut dianggap patut diapresiasi. Terlebih Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 itu telah banyak ditolak dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh banyak pihak. Termasuk para tokoh bangsa seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, Adhie Massardi dan beberapa tokoh lainnya.(Red)

 

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republik-online.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *