26 October 2020
  • 26 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Mardani Ali Sera Sorot Calon Kepala Daerah Lawan Kotak Kosong : Itu Bukan Demokrasi

Mardani Ali Sera Sorot Calon Kepala Daerah Lawan Kotak Kosong : Itu Bukan Demokrasi

By on 29 July 2020 0 79 Views

ROC – Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti isu calon kepala daerah melawan kotak kosong, dalam kompetisi Pilkada Serentak 2020.

Misalnya saja di Pilkada Solo, di mana pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso berpotensi melawan kotak kosong.

Mengingat, porsi kursi di DPRD dan peta politik Solo yang sulit menghadirkan lawan.

Mardani menyayangkan jika nantinya kualitas demokrasi menurun karena adanya kontestan melawan kotak kosong.

“Demokrasi itu identik dengan kompetisi, tidak ada kompetisi itu orang lawan kotak kosong, itu bukan demokrasi,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).

“Mestinya orang lawan orang, karena kontestasi karya dan gagasan,” imbuhnya.

Menurut Mardani, adanya beberapa calon dalam gelaran Pilkada Serentak 2020 justru malah memberikan ruang untuk berkompetisi secara sehat.

“Walaupun sekarang begini perlu digarisbawahi, ketika kita punya tiga, empat mereka tidak sedang bermusuhan, mereka sedang berkompetisi.”

“Mereka adalah suatu anak bangsa yang sama-sama mencintai negeri,” ucapnya.

Oleh karena itu, Mardani menegaskan PKS membuka diri dengan partai mana pun agar tidak ada gelaran kontestan yang melawan kotak kosong di Pilkada Serentak 2020.

“Sikap PKS kita terbuka berkoalisi dengan semua, karena kita menganggap, semua partai punya platform yang sama dalam mencintai negeri tapi caranya beda-beda,” paparnya.

Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, UU 10/2016 tentang Pilkada membolehkan pasangan calon tunggal berkontestasi di pemilihan kepala daerah.

“Undang-undang masih memperbolehkan,” kata Ilham Saputra saat dihubungi, Selasa (21/7).

Pasangan calon tunggal dapat mengikuti kontestasi pilkada berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XVIII/2015, pada September 2015.

Putusan MK itu diimplementasikan di dalam Pasal 54 C UU 10/2016 tentang Pilkada.

Namun, terdapat sejumlah hal yang harus dipenuhi, sebelum menggelar pilkada yang hanya diikuti pasangan calon tunggal.

Pasal 54 C ayat (1)

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar.

Dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat.

Dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar.

Atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap.

Partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap.

Partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti.

Atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 54 C ayat (2)

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom.

Yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 54 C ayat (3)

Untuk diketahui, terdapat sekitar 270 daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Adaun pemberian suara nantinya, dilakukan dengan cara mencoblos.

(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *