23 April 2021
  • 23 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Mahfud MD Tolak Campuri Polemik KLB Demokrat, ini Tanggapan Politikus Demokrat

Mahfud MD Tolak Campuri Polemik KLB Demokrat, ini Tanggapan Politikus Demokrat

By on 7 March 2021 0 44 Views

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD

ROC – Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman mengkritik pernyataan yang dilayangkan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya tak ingin ikut campur tangan dalam polemik KLB Demokrat dengan alasan hal tersebut adalah urusan internal partai politik.

Pernyataan Mahfud MD itu sebagai respons yang diberikan usai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta perlindungan hukum pada pemerintah.

Menanggapi afirmasi dari Mahfud MD, Taufiqurrahman meminta sang Menkopolhukam menarik perkataannya.

Menurut Taufiqurrahman, Mahfud MD adalah salah satu pejabat negara yang secara otomatis mewakili wajah pemerintahan.

Taufiqurrahman meminta ke Mahfud MD untuk menarik kembali ucapannya.

“Tolong tarik ucapan anda, ini Menteri yang ucapannya mewakili Pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitter milik pribadinya @taufiqrus pada Sabtu 6 Maret 2021.

Taufiqurrahman juga mendesak agar Mahfud MD tak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mampu memojokkan Partai Demokrat.

“Prof @mohmahfudmd tolong tarik ucapan anda jangan ngaco dan coba bangun narasi yang memojokkan kami, anda ini menteri yang omongan nya dianggap mewakili pemerintah, terima kasih,” ucap Taufiqurrahman.

Sebelumnya, penyanggahan pendapat Mahfud MD juga disorot oleh Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Jansen mengucapkan terima kasih pada Mahfud MD karena telah mengatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat yang ada di pemerintahan hanya tahun 2005.

“Nuwunsewu. Tadi saya mendengar wawancara Prof @mohmahfudmd di @Metro_TV mengatakan ‘yang ada di pemerintah sekarang AD/ART @PDemokrat 2005’,” ujar Jansen Sitindaon.

Jansen Sitindaon juga membahas pernyataan Mahfud MD terkait AD/ART Partai Demokrat.

Oleh sebab itu Jansen Sitindaon mengunggah sebuah foto sebagai bukti surat keputusan Kemenkumham RI.

“Salah dan tidak tepat pernyataan jenengan ini Prof. Sebagai bukti berikut saya lampirkan Surat Keputusan @Kemenkumham_RI soal pengesahan AD/ART 2020,” katanya.

Red

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *