31 October 2020
  • 31 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Mahfud Md: Keliru dalam RUU Bisa Diperbaiki, Demokrat : Lucu, Kok Bisa Salah Ketik

Mahfud Md: Keliru dalam RUU Bisa Diperbaiki, Demokrat : Lucu, Kok Bisa Salah Ketik

By on 18 February 2020 0 195 Views

ROC — Pasal 170 RUU Cipta Kerja mengenai ‘PP bisa mengubah UU’ salah ketik dan menjadi polemik. Dalam konteks RUU, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi. Menurutnya, Pasal ‘PP bisa ubah UU’ salah ketik, bisa diperbaiki bersama, dalam pembahasan di DPR tanpa perlu bersurat.

“Ya gatenya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu aja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Ia menambahkan, masyarakat juga bisa terus mengawasi proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law ini.

“Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR dan memantau naskahnya. Oleh karena rakyat diberi kesempatan maka rakyat bisa tahu dan seperti anda tahu diberi kesempatan untuk tahu dan memperbaiki,” ujarnya.

Partai Demokrat sebelumnya mengingatkan agar polemik ‘PP bisa mengubah undang-undang’ dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja tidak lantas mengeliminasi tugas DPR sebagai pembuat undang-undang. Demokrat pun merasa lucu karena ada pernyataan ‘salah ketik’ dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

“Masa sih PP mau membatalkan UU? itu nggak mungkin lah. Saya kan mengatakan dan mengingatkan, jangan sampai mengeliminasi tugas dan tanggung jawab daripada DPR,” kata Waketum Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

“Dan ternyata ada bantahan dari Menko Polhukam dan Menkum HAM bahwa itu salah ketik katanya. Ya masa sih? Lucu, kok yang prioritas kok salah ketik?” imbuhnya.

Menurut Syarief, manusiawi jika ada salah ketik. Namun, ia meragukan proses pengecekan draf tersebut sebelum dikirim ke DPR. Syarief mengusulkan, agar lebih fokus dibahas melalui pansus. Pembahasan RUU tersebut saat ini belum diputuskan DPR.

“Kita sih positive thinking lah, ini unsur manusiawi juga mungkin ya, unsur check and recheck juga tidak dilakukan mungkin, sehingga salah ketik, kok lolos,” ujarnya.

Syarief mengaku sudah berkomunikasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait persoalan ‘PP bisa ubah UU’. Menurut pengakuan Syarief, Airlangga mengaku tak ada substansi itu dalam draf RUU Cipta Kerja.

“Saya juga sudah komunikasi Pak Airlangga, setelah saya mengatakan saya mengingatkan, dan ternyata dia meluruskan bahwa itu tidak ada, katanya. Karena memang sih yang bisa menggugurkan UU itu hanya Perppu, bukan PP,” ujar Syarief.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dalam RUU Cipta Kerja disebutkan kewenangan presiden mengubah UU lewat PP. Regulasi itu tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja, dalam Pasal 170.

(idj/idj)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *