26 May 2019
  • 26 May 2019
Breaking News

KPK Selami Komunikasi Mendagri Dengan Neneng

By on 25 January 2019 0 91 Views

Jakarta, Roc – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi satu dari empat saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Tjahjo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Sepanjang pemeriksaan, Tjahjo dikonfirmasi soal sejumlah rapat yang digelar di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda Kemendagri. Termasuk, soal sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan terkait proses perizinanan Meikarta.

“Penyidik juga mengkonfirmasi terkait sejumlah fakta persidangan termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019.

Sedangkan tiga saksi lain yakni Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti, Angota DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Nur, dan Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi Henry Lincoln diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Terhadap Jejen Sayuti, penyidik mengonfirmasi pengetahuan dan peran yang bersangkutan terkait dugaan aliran dana suap proyek Meikarta ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga menerima aliran dana suap, termasuk fasilitas pelesiran ke luar negeri.

Kemudian, kepada Cecep, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Cecep merupakan Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Sedangkan, terhadap saksi Henry Lincoln, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam Pansus RDTR Kabupatan Bekasi,” pungkasnya.

Juven Martua Sitompul KPK Dalami Komunikasi Mendagri Dengan Neneng KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah rencana ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikartasudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas. [Spy-Red7]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *