26 May 2019
  • 26 May 2019
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • KPK Investigasi Peran Aher dalam Proyek Meikarta

KPK Investigasi Peran Aher dalam Proyek Meikarta

By on 9 January 2019 0 2404 Views

JAKARTA, Roc – Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masih menjalani pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/1/2019) sore. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beken dengan panggilan Aher itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Pemeriksaan terhadap Aher akhirnya bisa dijalankan setelah yang bersangkutan sempat mangkir dua kali dari panggilan KPK. Aher beralasan hal itu terjadi karena ada miskomunikasi dengan panggilan yang dilayangkan KPK kepadanya.

“Ada dua surat yang dikirim ke saya. Pertama Desember, antara alamat dengan isi surat berbeda, amplop untuk saya tapi isinya bukan. Saya kembalikan pada 19 Desember,” ungkapnya.

“Kedua, ada miskomunikasi lagi, Surat dikirim ke rumah dinas gubernur saat saya menjabat, ada hambatan pengiriman dari rumah dinas gubernur ke saya sehingga saya belum menerimanya sampai kemarin,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan penyidik membutuhkan keterangan Aher dalam kapasitasnya sebagai mantan gubernur. Sebab, Aher masih menjabat gubernur ketika kewenangan soal perizinan bagi Meikarta dikeluarkan.

“Pemeriksaan Aher seharusnya untuk melihat apa yang dilakukan (Aher) pada saat aktif menjabat, termasuk delegasi kewenangan dan proses atau aturan terkait dengan salah satunya rekomendasi-rekomendasi tersebut,” kata Febri, saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Nama Aher pun mengemuka setelah Ditektur Operasional Lippo Group Billy Sindoro menyebutnya dalam dakwaan. Aher disebut mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 yang mendelegasikan penandatanganan rekomendasi pembangunan komersial area proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad.

Lalu pada 24 November 2017, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor 503/5098/MSOS yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Surat itu adalah rekomendasi pembangunan Meikarta.

Dalam kasus Meikarta, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, di antaranya Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar, serta tiga pejabat dinas di Kabupaten Bekasi. (Red7)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *