30 May 2020
  • 30 May 2020
Breaking News

Korban Banjir Penggugat Anies Baswedan Dapat Tekanan

By on 4 February 2020 0 84 Views

Jakarta, ROC — Dalam sidang gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tim Advokasi Banjir DKI Jakarta menghadirkan korban banjir. Sedianya sidang harus dihadiri 5 korban banjir, namun hanya dua orang yang bisa hadir dalam sidang tersebut.

“Lima orang perwakilan class action atau kelompok, beberapa waktu lalu mendapatkan pertanyaan, yang merasakan anggota class sehingga 3 orang berhalangan,” kata anggota Tim Advokasi Banjir DKI Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Raya, Jakarta, Senin (3/2).

Sidang dipimpin hakim ketua Panji Surono, dengan hakim anggota Rosmina dan Bintang Al. Sidang sedianya memeriksa berkas dokumen penggugat dan tergugat. Pihak tergugat sidang ini diwakili Biro Hukum Pemprov DKI.

Tigor menyebut lima orang merupakan perwakilan wilayah yang mengalami dampak banjir pada 1 Januari 2020. Hanya dua orang yang bisa hadir, yaitu perwakilan Jakarta Pusat, Syahrul, dan perwakilan Jakarta Utara, Alfius.

Ketiga orang yang tidak hadir mewakili Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menurut Tigor, mereka mendapat tekanan dengan sejumlah pertanyaan.

“Kenapa mereka membuat gugatan banjir Jakarta. Maka mereka mau cabut sehingga mereka belum berani muncul tapi ada dua orang berani muncul,” jelas Tigor.

Atas hal itu, hakim meminta 3 orang tersebut dihadirkan dalam persidangan pekan depan. Tigor bersedia menghadirkan 3 orang itu. Jika tidak bersedia, mereka akan digantikan orang lain.

“Yang tiga tidak berani muncul kami berpikiran akan menghadapkan mereka kembali, apakah mereka bersedia menjadi penggugat, dalam gugatan class. Kalau bersedia akan dihadirkan sidang berikutnya, kalau tidak bisa hadir akan diganti,” kata Tigor.

Usai sidang, Tigor mengatakan, ketiga orang itu mengalami tekanan dari oknum tertentu. Tekanan berupa pertanyaan alasan mengajukan gugatan banjir ke pengadilan.

Yang tiga orang itu beberapa hari sebelum ini mengalami tekanan-tekanan, berupa pertanyaan-pertanyaan, yang menjadikan mereka sedikit khawatir atas kondisi mereka sebagai penggugat.

Sementara itu, Syahrul, yang mewakili Jakarta Pusat, mengatakan seluruh warga berhak mendapatkan pelayanan Pemprov DKI. Alasan ia menggugat adalah Pemprov DKI tidak memberikan peringatan dini pada 1 Januari 2020.

“Jadi yang kami gugat adalah tidak adanya early warning system, peringatan dini pada saat banjir 1 Januari 2020. Sehingga banyak warga masyarakat yang merasakan, kalau saja ada early warning system maka kerugian nggak akan sebesar itu,” jelas dia.

Menurut keterangannya, kerugian yang dialami Syahrul, yang beralamat di Benhil Penjompongan, adalah kerusakan mobil hingga karpet. Total kerugian sekitar Rp 70 juta.

“Saya kerugiannya mobil yang terendam, TV, sofa, karpet segala macam, jadi ditotal kurang-lebih Rp 70 juta,” kata Syahrul.

(idj/idj)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *