30 March 2020
  • 30 March 2020
Breaking News

KKP : Berantas IUU Fishing, Ini Solusinya

By on 24 February 2020 0 36 Views

ROC – Ikan merupakan salah satu alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan protein manusia dan menjaga ketahanan pangan dunia. Namun, ketersediaan stok ikan dunia saat ini tengah terancam. Pasalnya, peningkatan angka konsumsi ikan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan populasi ikan di laut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing).

“Tren perikanan tangkap sempat meningkat namun cenderung statis saat ini. Hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing stock) yang mencapai angka 33 persen,” ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.

Hal itu disampaikan dalam paparannya yang bertema “Blue Paper 15 : IUU Fishing and Associated Drivers” pada Seminar ‘Memperkuat Upaya Pemberantasan IUU Fishing dan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Sektor Perikanan’ yang digelar di Hotel Saripan Pacific Jakarta, Jumat (21/2).

Sjarief menerangkan, terdapat berbagai modus yang digunakan untuk melakukan IUU Fishing. Pertama, penggunaan flag of convenience state. Modus ini menggunakan suatu bendera negara pada kapal tanpa adanya hubungan asli antara pemilik kapal dan pengoperasiannya kepada negara tersebut.

“Modus ini seringkali digunakan karena negara bendera (flag state) memberikan keuntungan untuk pemilik kapal seperti pengawasan yang rendah, pendaftaran yang sangat mudah, dan perpajakan yang kecil,” ungkapnya.

“Modus ini juga memungkinkan untuk menyembunyikan pemilik yang sebenarnya. Kapal akan mudah melakukan flag hopping atau berganti-ganti flag state,” tambah Sjarief.

Kedua, modus yang sering digunakan oleh para pelaku IUU Fishing ialah flags of non-compliance di mana flag state tidak membuka registrasi namun memiliki reputasi yang kurang baik dalam pemberantasan illegal fishing.

Modus ketiga yang seringkali ditemukan ialah penggunaan ports of convenience. Melalui modus ini, para pemilik kapal memilih tempat pendaratan yang memiliki inspeksi yang sangat minim karena rendahnya kapasitas, sistem pencatatan yang tidak baik, maupun korupsi.

Keempat, modus kejahatan untuk melakukan IUU Fishing dilakukan dengan mematikan alat pendeteksi posisi kapal seperti Automatic Identification System (AIS) dan Vessel Monitoring System (VMS).

“Terdapat kewajiban bagi kapal berukuran 300 Gross Ton (GT) untuk mengaktifkan AIS. Namun yang seringkali terjadi pada praktiknya di laut, mereka secara sengaja mematikan AIS dan VMS  tersebut agar keberadaan kegiatannya tidak dapat dimonitor,” jelas Sjarief.

Kelima, terdapat praktik kejahtaan IUU Fishing di mana para pelaku  menggunakan dokumen dan identitas yang dipalsukan serta melibatkan jaringan pemilik kapal yang kompleks. Kepemilikan kapal dibuat menjadi lintas negara sehingga pemilik kapal yang sebenarnya sulit untuk dideteksi.

“Kita pernah menemukan modus seperti ini di Indonesia.  Kita menangkap kapal yang melakukan IUU Fishing namun tidak ada negara yang mengakui kepemilikan kapal tersebut,” imbuh Sjarief.

Berbagai praktik IUU Fishing ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar terhadap negara dan masyarakat. Tercatat bahwa praktik IUU Fishing di wilayah Samudera Pasifik saja mencapai 4-7 juta ton/tahun dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD8,3 juta (Konar et al., 2019)

Tak hanya secara ekonomi, negara yang mengalami praktik IUU Fishing juga mendapatkan kerugian terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan data pencatatan, penangkapan sebelum tahun 2015 menunjukkan bahwa hasil tangkapan udang, kakap, dan kerapu dari Laut Arafura semakin berkurang dan ukurannya pun semakin kecil.

“Contoh lainnya ialah praktik penangkapan ilegal abalon di Chili (Chilean Abalone) yang menyebabkan hutan rumput laut (kelp forest) di sekitarnya mengalami kerusakan. Kondisi ini pun kemudian berimplikasi pada berkurangnya keanekaragaman hayati di laut, salah satunya beberapa jenis ikan di zona bentik,” tambahnya.

Sjarief menjelaskan bahwa praktik IUU Fishing memiliki beberapa faktor pendorong yaitu insentif ekonomi, lemahnya Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs), dan pemerintahan yang lemah. Untuk itu, dia menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasinya.

“Kita bisa memberikan insentif ekonomi bagi para pelaku usaha yang patuh, meningkatkan penegakan hukum, dan memperkuat pemerintahan,” ucapnya.

Menurutnya, terdapat 3 (tiga) konsep yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Pertama, pengadopsian transparansi global. Kedua, pengambilan perjanjian kesepakatan di setiap pelabuhan negara. Ketiga, melakukan peningkatan kerja sama regional antar-negara.

“Kita dapat mendorong negara-negara untuk menyampaikan data-data kapalnya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kapal-kapal yang berlayar di laut lepas milik siapa saja, berapa kapasitasnya, di mana dia melakukan operasi, dan di mana dia meletakkan hasilnya sehingga semua dapat terkendali,” tutur Sjarief menutup paparannya.

Sebagai informasi, Kepala BRSDM Sjarief Widaja didaulat menjadi penulis utama (lead author) pada Blue Paper (BP) No 15 tentang IUU Fishing and Select Security Issues of Concern pada pertemuan Kelompok Ahli Panel Tingkat Tinggi (PTT) untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan yang dilaksanakan di Abu Dhabi pada 3 Maret 2019 lalu.

Dalam BP 15, Indonesia membahas mengenai beberapa modus operandi praktek IUU fishing di wilayah ZEE maupun laut lepas, kelemahan sistem yang secara tidak langsung mendukung praktek IUU Fishing, serta solusi untuk membenahi pengelolaan laut agar terbebas dari praktik IUU Fishing.

Di samping itu, BP 15 juga membahas tentang permasalahan lainnya yang mengancam keamanan maritim. Beberapa di antaranya tindak pidana penyelundupan secara ilegal, perdagangan orang, perbudakan, dan pembajakan.

(idj/idj) / Foto : istimewa

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *