23 October 2020
  • 23 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Kisruh Risma-Khofifah : Saat Pandemi Covid-19, Ketua Riset Corona : Minta Sudahi Konflik

Kisruh Risma-Khofifah : Saat Pandemi Covid-19, Ketua Riset Corona : Minta Sudahi Konflik

By on 31 May 2020 0 224 Views

Foto: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (ist)

Jakarta, ROC — Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur kembali terlibat kisruh penanganan wabah virus Corona (Civid-19), yang turut menyeret Wali Kota Tri Rismaharini dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Kisruh ini dipicu oleh saling klaim siapa yang berhak memiliki mobil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Risma berang karena mobil tes tersebut dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.

Menurutnya, Kota Surabaya berhak atas mobil tersebut karena telah meminta lebih dulu kepada Gugus Tugas pusat.

Risma meluapkan kekecewaannya secara terbuka kepada masyarakat. Dia bahkan merasa disabotase dalam upayanya menangani wabah virus Corona. Di sisi lain, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, Suban Wahyudiono mengklaim pihaknya tidak mengalihkan bantuan dua unit mobil PCR seperti yang diklaim Risma.

Meski tak selalu terang-terangan, kisruh antara Kota Surabaya dan Pemprov Jatim bukan pertama ini terjadi.

Sebelumnya, baik Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya saling silang pendapat merespons penyebaran virus Corona di pabrik rokok PT H.M Sampoerna, Surabaya.

Kala itu, Khofifah menuduh Pemkot Surabaya lamban dalam merespons penyebaran corona karyawan pabrik PT H.M Sampoerna tersebut. Pemkot Surabaya melalui Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, M Fikser merespons dengan menyatakan telah bertindak cepat.

Suko Widodo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya menyebut kisruh Risma-Khofifah tidak produktif dalam menangani persoalan wabah corona di Jawa Timur.

Lagi pula, kata dia, kepala daerah tak seharusnya mengumbar perselisihan ke publik.

“Komunikasi yang sifatnya emosional kurang tepat digunakan dalam menghadapi permasalahan. Karena enggak semua pesan-pesan oleh pejabat negara itu semua harus dilempar ke publik,” kata Suko, Sabtu (30/5)

Ia menjelaskan pemimpin punya etika untuk tidak menceritakan dan berkeluh kesah kepada rakyat tentang problem yang dihadapinya saat menyelesaikan persoalan tertentu. Pemimpin seharusnya bisa mencari jalan keluar dan solusi terbaik bagi kemaslahatan masyarakat.

“Rakyat sedang membutuhkan pertolongan, jadi perkara kesulitan-kesulitan pemimpin harusnya enggak perlu disampaikan ke publik. Rakyat butuh hasil nyatanya saja,” kata Suko.

Kemarahan yang dipertontonkan ke publik, diduga Suko bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat, terutama dari para pendukungnya. Dengan mendapat simpati, pemimpin bisa mendulang dukungan dari setiap sikap yang diambil. Namun Suko tak yakin cara ini manjur di tengah kondisi Jatim yang tertatih ditimpa wabah Corona.

Suko menyebut yang dibutuhkan warga saat ini adalah kerja nyata dan pertolongan cepat dari pemerintah untuk menekan angka penyebaran Corona yang makin hari makin naik jumlahnya.

Data resmi Pemprov Jatim per Sabtu (30/5), terdapat 4.409 pasien positif corona. Dari jumlah itu Kota Surabaya memiliki pasien positif corona sebanyak 2.394 orang.

Data tersebut menempatkan Jatim sebagai daerah dengan kasus positif tertinggi setelah DKI. Sejumlah analis kesehatan bahkan khawatir Jatim bisa melewati kasus positif di DKI.

“Jadi masyarakat Jatim lama-lama berfikir seperti sedang mengalami kekosongan. Masyarakat tak butuh pertikaian, tapi kolaborasi, mereka harus bersama-sama. Itu selesaikan lah cara baik-baik lah diantara mereka,” kata Suko.

Senada, pengamat politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari curiga hubungan antara Khofifah dan Risma pada dasarnya tak terjalin baik.

“Jadi seperti ada relasi yang enggak bagus,” kata Wawan.

Hubungan yang tak baik itu berimbas pada cara kedua pemimpin menerjemahkan wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota seperti dalam kasus bantuan Mobil tes PCR dari BNPB.

“Kan peraturan desentralisasi itu clear, kalau urusan levelnya kota ya silakan itu urusannya kota. Tapi kalau lintas kota ya itu kewenangannya provinsi,” kata dia.

Dalam kasus ini Wawan tak menyebut siapa yang berhak mendapat mobil tersebut. Ia malah menyoroti BNPB yang tak secara tegas menjelaskan kepada siapa mobil tersebut diberikan.

Terlepas dari apapun pemicunya, menurut Wawan persoalan tersebut seharusnya bisa diatasi dengan ‘kepala dingin’. Ia pun meminta agar Khofifah dan Risma bertemu untuk mencari solusi terbaik dan berkoordinasi mengenai pelbagai persoalan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar pihak BNPB di level pusat untuk turun tangan mempertemukan mereka agar persoalan bantuan Mobil tes PCR Covid-19 bisa diselesaikan dengan baik.

“Jangan keliatan yang tidak kompak dari pemerintah dalam menangani Covid-19. Jangan sampai rakyat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah,” kata dia.

Ketua Riset Corona : Sudahi Konflik

Sementara itu, Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin PNF, Profesor Chaerul Anwar Nidom meminta Khofifah Indar Parawansa dan Surabaya Tri Rismaharini menyudahi polemik mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR), yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Nidom mengatakan dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang ini, tak sepatutnya Risma maupun Khofifah melontarkan narasi-narasi dan kebijakan yang tak perlu di hadapan masyarakat.

“Dalam situasi yang memprihatinkan seperti ini, tidak sepatutnya para pimpinan mempertontonkan narasi-narasi komunikasi yang tidak lazim dan tidak perlu ke masyarakat,” ujar Nidom, Sabtu (30/5).

Guru besar biologi molekuler Universitas Airlangga Surabaya ini mengatakan, narasi yang tak baik tersebut hanya akan mencederai hati dan perasaan masyarakat.

Ia pun meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan komunikasi yang baik, agar terjalin solidaritas, dalam menghadapi wabah ini.

“Karena semua ini bisa menciderai hati dan perasaan masyarakat terutama dalam membangun kebersamaan. Seyogyanya semua itu bisa diselesaikan dalam pertemuan/komunikasi intensif, dalam bingkai membangun solidaritas, untuk menghadapi wabah yang tidak tahu kapan akan berakhir,” katanya.

Selain itu, Nidom juga menyoroti konflik serupa lain yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keduanya, menurut Nidom acap kali tumpang tindih ketika membuat kebijakan dalam menghadapi pandemi ini.

“Juga yang lain seperti antara RI 1 dan DKI 1. Yang satu seolah-olah buka mal yang lain menutup mal. Juga sebelumnya antara istilah pulang kampung dan mudik, terjadinya kerumunan di bandara dan sebagainya,” ujar dia.

Menurut Nidom, kebijakan-kebijakan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan masing-masing bukan untuk kepentingan bersama. Ia pun berharap, ke depan para pemimpin mau bersama-sama membangun narasi yang baik dan tak saling bertabrakan, agar pendemi ini bisa segera teratasi.

“Semua itu semata didasarkan pada kepentingan masing-masing, bukan pada aspek wabah itu sendiri. Wabah ini kompleks, karenanya narasi komunikasi pemimpin sangat besar pengaruhnya,” kata dia.

Sebelumnya terjadi kisruh berebut mobil tes Covid-19 antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jawa Timur. Bahkan nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran trending topic Twitter pada Jumat (29/5) malam.

Hal itu bermula saat Risma meradang usai dua unit mobil tes dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dialihkan ke dua wilayah lain oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.

Risma menilai mobil tes PCR dari BNPB awalnya akan dipakai oleh warga Kota Surabaya. Namun hingga masyarakat berkumpul, mobil tak kunjung datang.

Mobil itu kemudian diketahui digeser ke Tulungagung dan Lamongan oleh Gugus Tugas Jawa Timur yang berada di bawah naungan Pemprov.

“Teman-teman lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu,” kata Risma sambil menunjukkan percakapan dengan Doni kepada media di Surabaya, pada Jumat (29/5) lalu.

Sebaliknya, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang juga sekaligus Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono masih meyakini pihaknya yang lebih dulu mengajukan bantuan mobil tes yang kemudian disebut diserobot oleh Pemprov Jatim dari Pemkot Surabaya.

Suban mengklaim pihaknya tidak menyerobot bantuan dua unit mobil PCR seperti yang diklaim Risma. Ia merasa telah mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas Pusat terlebih dahulu.(Red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *