30 October 2020
  • 30 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Khofifah Teken Pergub Tentang PSBB di Jatim, Ini Rangkumannya

Khofifah Teken Pergub Tentang PSBB di Jatim, Ini Rangkumannya

By on 26 April 2020 0 303 Views

Surabaya, ROC — Peningkatan kasus positif terpapar virus Corona atau Covid-19 di Surabaya dan beberapa kota lainnya di Jawa Timur, meningkat sangat signifikan. Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengusulkan penerapan PSBB untuk Surabaya Raya karena peningkatan yang sangat cepat tersebut.

Tercatat 368 kasus positif corona di Surabaya, 22 kasus di Gresik, dan 80 kasus di Sidoarjo, per Sabtu (25/4).

Sementara jumlah pasien yang meninggal berjumlah 50 pasien meninggal di Surabaya, 10 pasien meninggal di Sidoarjo, dan empat pasien meninggal di Gresik.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis (23/4) lalu telah menandatangani Peraturan Gubernur Jatim Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 di Jawa Timur.

Pergub itu mengatur penerapan PSBB di tiga kabupaten dan kota, yakni Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Gresik, dan sebagian Kabupaten Sidoarjo.

Berikut rangkuman Pergub Jatim Nomor 18 Tahun 2020

Pergub Jatim Nomor 18 Tahun 2020 berisi sembilan bab aturan pokok dan 33 pasal. Secara umum, pergub memuat beberapa hal yang dibatasi saat pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya.

Seperti pembatasan operasional institusi pendidikan dan aktivitas belajar mengajar di sekolah, institusi pendidikan lain, dan praktik kerjala lapangan.

“Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring,” seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (2) pergub tersebut.

Kegiatan administrasi sekolah dilakukan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang dibutuhkan. Teknis penerapan aktivitas belajar mengajar dan administrasi sekolah di luar kewenangan pemerintah provinsi akan diatur dengan peraturan wali kota dan bupati.

Pergub juga mengatur penghentian sementara aktivitas di lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, dan lembaga pembinaan.

Tapi pembatasan aktivitas tak berlaku di beberapa institusi pendidikan, pelatihan, dan peneliltian di bidang kesehatan.

“Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,” sebut pergub itu.

Penghentian sementara aktivitas kantor, tempat ibadah, dan fasilitas umum

Pergub itu juga mengatur penghentian kegiatan bekerja sementara di tempat kerja. Selama penerapan PSBB, masyarakat diminta bekerja dari rumah.

Penghentian sementara kegiatan bekerja itu tak berlaku bagi seluruh kantor atau instansi pemerintah pusat atau daerah, kantor perwakilan negara lain, BUMN yang turut dalam penanganan Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan kebutuhan sehari-hari,” demikian tertulis dalam Pasal 10 pergub tersebut.

Kegiatan di rumah ibadah pun dihentikan sementara selama PSBB. Kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

Pembimbing atau guru agama juga diminta melakukan kegiatan pembinaan agama secara virtual atau online. Selama penghentian sementara kegiatan penanda ibadah seperti adzan, lonceng, atau penanda waktu lain, dilaksanakan seperti biasa.

“Selama pemberlakuan PSBB penanggung jawab rumah ibadah harus memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah, mencegah penyebaran Covid-19 di rumah ibadah, dan menjaga rumah ibadah,” jelas Pasal 12 ayat (1) pergub tersebut.

Adapun kegiatan di sejumlah fasilitas umum juga dihentikan sementara. Pengelola fasilitas umum harus menutup sementara kegiatan untuk masyarakat selama PSBB.

Meski demikian, tidak semua fasilitas umum ditutup. Pergub itu mengatur beberapa kegiatan yang dikecualikan, seperti pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari dan kegiatan olahraga mandiri.

“Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan, dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok dan dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal,” jelas Pasal 15 pergub itu.

Pembatasan moda transportasi

Pergub tersebut juga mengatur pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Semua kegiatan pergerakan orang dan barang dihentikan sementara kecuali, untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam pembatasan itu diatur, operasional kendaraan umum hanya boleh memuat 50 persen dari total kapasitas kursi. Sementara ojek daring (online) hanya boleh mengangkut barang.

Seluruh pelaku usaha transportasi juga diminta menyemprot armada kendaraan dengan cairan disinfektan setelah beroperasi.

Bupati dan wali kota pun bisa menambahkan jenis transportasi yang dikecualikan dalam pergub itu.

“Bupati/wali kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah,” tertulis dalam pergub itu.

Sanksi

Pergub juga mengatur sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tak mematuhi PSBB.

Beberapa sanksi administrasi yang diatur dalam pergub tersebut yakni, teguran lisan, teguran tertulis, tindakan pemerintah bertujuan menghentikan pelanggaran, dan pencabutan izin sesuai dengan kewenangan.

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melanggar sejumlah aturan dalam pergub itu bisa dikenakan sanksi administrasi.

“Selain penerapan sanksi administrasi sebagai dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pasal 31 pergub itu.

Kepala daerah di tiga kota itu, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, diminta segera menindaklanjuti pergub tersebut, dengan menerbitkan peraturan wali kota dan bupati.

Dalam aturan itu juga ditegaskan, penerapan PSBB di Surabaya Raya disosialisasikan selama tiga hari, 25-27 April 2020. PSBB pun diterapkan pada 28 April 2020, hingga 14 hari ke depan.

“Jika selama 14 hari pemberlakuan PSBB ditemukan kasus Covid-19 yang masih signifikan, maka waktu pemberlakuan PSBB bisa diperpanjang,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/4) lalu.(Red)

 

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republik-online.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *