21 April 2021
  • 21 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Ketua DPC Demokrat Mengaku Didatangi Polisi, Andi Arief: Pertanyaannya Mencurigakan

Ketua DPC Demokrat Mengaku Didatangi Polisi, Andi Arief: Pertanyaannya Mencurigakan

By on 7 March 2021 0 44 Views

Ket gbr: Politisi Demokrat, Andi Arief tanggapi terpilihnya Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang.
Foto: Twitter/@PDemokrat.

ROC – Kisruh di tubuh Demokrat makin hari jadi bola panas yang terus bergulir dan entah di mana ujungnya.

Sejumlah pihak telah berkomentar soal Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh sejumlah pihak di Deli Serdang pada Jumat 5 Maret 2021.

Di mana dalam KLB yang dilakukan tersebut memutuskan bahwa Kepala Staf Presiden yaitu Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum (Ketum) versi KLB.

Ketika kisruh di tubuh Demokrat masih terus bergulir, Pengurus DPP Demokrat Andi Arief mendapatkan kabar dari Ketua DPC Demokrat.

Andi Arief mengatakan bahwa Ketua DPC itu mengaku didatangi pihak polisi dan melakukan sejumlah hal dalam hal ini pertanyaan.

“Pagi ini ada beberapa laporan dari ketua DPC Demokrat didatangi polisi,” ujar Andi Arief

Andi Arief menjelaskan bahwa maksud polisi mendatangi Ketua DPC itu adalah untuk menanyakan sejumlah hal. Diantaranya adalah :

1. Menanyakan DPD dan DPC yang mendukung dan Menolak KLB.

2.Bertanya nama DPD dan DPC resmi.

3.Inventarisir ormas dan underbow PD pendukung penolak KLB. Mudah2an untuk tdk mihak, walau no 2 mencurigakan.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 7, 2021.

Usai mendapatkan laporan dari Ketua DPC itu, Andi Arief berharap hal itu untuk tidak memihak.

Namun dia tidak memungkiri bahwa pertanyaan nomor 2 yang diajukan polisi cukup mencurigakan baginya.

“Mudah2an untuk tdk mihak, walau no 2 mencurigakan,” tuturnya.

Sementara itu dilaporkan Antara, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu (7/3).

Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu.

“Jadi nggak ada masalah hukum sekarang,” kata Mahfud.

Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB.

“Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada di misalnya di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat,” ujar Mahfud MD.

Red

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *