23 February 2020
  • 23 February 2020
Breaking News
  • Home
  • Daerah
  • Jawa Timur
  • Ketimpangan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Prioritas Utama Pemprov Jatim

Ketimpangan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan Prioritas Utama Pemprov Jatim

By on 14 June 2019 0 123 Views

SURABAYA, ROC – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sangat serius menangani ketimpangan kualitas layanan dasar kesehatan serta pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim.
Menurut Khofifah, berkurangnya ketimpangan ini harus dilakukan dengan meningkatkan sinergi antara Pemprov Jatim dengan Kab/Kota se Jatim.
“Caranya dengan mendorong perkembangan kelas menengah karena indeks GINI sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, serta pertumbuhan inklusif dimana kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas,” ujarnya.
Hal tersebut dibacakan Gubernur sebagai jawaban Atas Pandangan Umum fraksi DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi Jatim tahun 2019-2024.
Lanjutnya, Pemprov Jatim akan bekerja lebih keras lagi dalam menanggapi masalah pemerataan kualitas ini. Untuk masalah pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar dari kesehatan, dengan diupayakan melalui penyebaran dokter spesialis, menugaskan dokter muda yang tersedia untuk bekerja di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, dan juga peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang layak hingga ke pedesaan.
“Masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis serta berkualitas, terutama di daerah kepulauan. Dan juga dilakukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat terutama di wilayah pelosok desa akan pentingnya kesehatan,” jelasnya.
Dalam pemerataan mutu pelayanan pendidikan, Pemprov Jatim telah mempunyai program prioritas antara lain program pendidikan gratis serta berkualitas, pemerataan serta peningkatan kualitas merupakan sarana dan prasarana serta perluasan akses pendidikan yang dilakukan melalui pembentukan Sekolah yang berbasis Pesantren.
“Sekolah berbasis pesantren bertujuan untuk memberikan pengasuhan bagi anak-anak petani, nelayan, yatim piatu, serta yang ditinggal orang tua sebagai TKI,” katanya.
Pelayanan kesehatan gratis yang diutamakan untuk masyarakat miskin, Pemprov Jatim melaksanakan tiga jaring pelayanan kesehatan secara gratis dengan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai jaring pertama, Surat Pernyataan Miskin dari Kab/Kota sebagai jaring yang ke dua, sedangkan jaring yang ke tiga Pemprov Jatim menyediakan anggaran untuk masyarakat miskin yang belum tercover oleh jaminan kesehatan apapun baik jaring ke satu dan yang ke dua.
“Untuk jaring yang ke tiga diutamakan untuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan, sehingga tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut secara gratis,” jelasnya.
Untuk program kesehatan gratis berkualitas atau ‘Tis Tas,’ Gubernur Jatim mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar secara berkesinambungan baik di pedesaan maupun di perkotaan dilakukan akreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI setelah memenuhi standar akreditasi.
Di Jawa Timur hingga Februari 2019 Puskesmas yang sudah terakreditasi sebesar 96 persen atau sebanyak 933 Puskesmas dari 968 Puskesmas yang ada. Adapun untuk pelayanan kesehatan lanjutan pada Rumah Sakit, dari 380 RS terakreditasi sebanyak 83,18% atau sejumlah 316 Rumah Sakit.
“Pengawasan serta pembinaan akan tetap dilakukan untuk menjamin kesinambungan upaya peningkatan mutu pelayanan agar semakin berkualitas,” ujarnya.
Setelah selesai sidang paripurna, Gubernur Jatim beserta Wakilnya melakukan halal bihalal dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Jatim dan staf. Juga hadir Sekdaprov Jatim serta Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim. (HP)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *