26 November 2020
  • 26 November 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Kemenkes: PSBB Beda Dengan Karantina Wilayah, KSP: Beberapa Pemda Sudah Jalankan PSBB

Kemenkes: PSBB Beda Dengan Karantina Wilayah, KSP: Beberapa Pemda Sudah Jalankan PSBB

By on 5 April 2020 0 381 Views

Jakarta, ROC — Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, untuk memutus mata rantai penularan Virus Corona atau Covid-19 adalah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, PSBB yang diambil pemerintah berbeda dengan kebijakan karantina.

“Dalam karantina, penduduk di suatu wilayah tertentu, di kawasan RT/RW, kelurahan, kabupaten/kota, dan di rumah sakit, itu tidak boleh keluar. Dan itu yang bedakan dengan PSBB ini,” jelas Oscar di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (5/4).

Dengan PSBB, masyarakat masih dapat beraktivitas. Namun, kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat dibatasi.

Oscar menambahkan, pelaksanaan PSBB dilaksanakan dengan mempertimbangkan masa inkubasi terpanjang suatu penularan penyakit. Tapi pemerintah dapat memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB bila masih terbukti adanya peningkatan kasus dan penyebaran ke wilayah lain.

“Penilaian keberhasilan PSBB ini dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dan tidak ada lagi penyebaran ke area baru,” ujarnya.

Ia menegaskan, berhasil atau tidaknya penerapan PSBB ini tergantung dari kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau, agar masyarakat dapat mematuhi imbauan yang telah ditetapkan pemerintah.

Beberapa Pemda Sudah Jalankan PSBB

Sebelumnya diberitakan,
beberapa pemerintah daerah (Pemda) sudah menjalankan PSBB sebelum Peraturan Pemerintah ( PP) No 21 Tahun 2020 diterbitkan.
Hal tersebut diungkap Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro.

Menurutnya, adanya penerbitan PP No 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah agar PSBB yang dijalankan oleh Pemda lebih terkoordinasi dengan arahan pemerintah pusat. Dan sesuai dengan pernyataan Jokowi yang hendak memberlakukan darurat sipil untuk menyokong kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Sekarang menggunakan bahasa PSBB. Itu sebetulnya apa yang sudah selama ini diterapkan (pemda dan pemerintah pusat). Jaga jarak. Atau pembatasan lalu lintas orang dan barang untuk mencegah wabah ini makin meluas,” kata Juri.

Juri menyatakan pemerintah berharap penerapan PSBB setelah dituangkan dalam PP No 21 Tahun 2020 menjadi lebih optimal sebab akan ada kesatupaduan gerak antara pemda dan pemerintah pusat.

Ia berharap ke depan pemda selalu melandaskan kebijakan PSBB yang diambil sebagaimana diatur dalam PP No 21 Tahun 2020.

“Sebetulnya Presiden ingin apa yang sudah berjalan itu bisa berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan lebih semacam ada payung hukum di daerah untuk melakukan kebijakan pembatasan,” pungkasnya.(red)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *