3 April 2020
  • 3 April 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Kecewa Penetapan UMK 2020, Ribuan Buruh di Jatim ‘Geruduk’ Kantor Gubernur

Kecewa Penetapan UMK 2020, Ribuan Buruh di Jatim ‘Geruduk’ Kantor Gubernur

By on 21 November 2019 0 74 Views

Surabaya, ROC – Buntut kekecewaan akibat kesenjangan penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK), ribuan buruh di Jawa Timur lakukan aksi demo, di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, rabu (20/11).

Buntut dari penetapan besaran UMK pada tanggal 21 November 2019, yang sudah harus menetapkan besaran UMK tahun 2020. Menurut Jazuli, sekertaris KSPI Jatim disela-sela demo mengatakan bahwa pihaknya kecewa atas penetapan UMK ini, justru akan memperlebar disparatis antara Kabupaten satu dengan yang lainnya.

Dirinya mempertanyakan, bagaimana bisa jika Surabaya mendapatkan UMK sebesar Rp. 4.200.479,19 sedangkan didaerah lainnya hanya memperoleh Rp.1.913.321,73 ini pun adanya kesenjangan sampai Rp. 2,3 juta atau 120%

“Ini sama saja sebuah pengingkaran janji terhadap kami para pekerja buruh dimana pada tanggal 1 Mei didepan Kantor ini, bahwa Gubernur Khofifah menyampaikan akan meneruskan kebijakan Gubernur Soekarwo, yang akan menghilangkan disparatis upah,” kata Jazuli usai menggelar audensi dengan Kadisnaker Jatim.

Jazuli juga mengatakan bahwa pada beberapa waktu lalu kami juga telah menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Jatim dan Gubernur Khofifah. Pada saat itu Khofifah sepakat untuk tidak menambah disparatis.

“Gubernur Khofifah telah menyampaikan kaitannya dengan formula untuk tidak menambah disparatis. Kalau memang tidak bisa dipangkas selisih itu, ya jangan ditambahin lagi. Sekarang faktanya disparatis menjadi Rp. 2.300.000. Mungkin bagi para pejabat uang Rp. 200 ribu itu tidak berarti, tapi bagi kami selaku buruh sangatlah bernilai,” imbuhnya.

Dan Jazuli juga menyoroti Pemprov Jatim yang terkesan dengan menggunakan sistem kalkulator disaat penetapan kenaikan UMK sebesar 8,51%. Seharusnya kenaikan ini diikuti dengan survei terlebih dahulu.

“Pemerintah dengan menetapkan upah saat ini dengan menggunakan metode kalkulator, kami sangat menyesalkan. Padahal Gubernur ini dipilih 30 juta rakyat jatim, selevel dengan Presiden Australia, masak kebijakan upah didasarkan dengan kalkulator dan tidak melihat kebutuhan riil masyarakat, ini yang saya sesalkan,” ungkapnya.

“Tolonglah Pemerintah jangan hanya asal tekan tombol kalkulator saja. Tetapi lihatlah kebutuhan rakyatnya. Bagaimana kebutuhan pokok di Surabaya dengan yang ada di Banyuwangi atau Pacitan harga beras relatif sama, harga gula, dan harga minyak sama tapi upahnya tidak sama selisih sekitar 120%,” kata Jazuli.

KSPI Jatim meminta waktu untuk bertemu kembali dan berdiskusi. Jika tidak pihaknya akan menggelar berbagai aksi demo yang lebih besar hingga melaporkan hal ini ke PTUN.

“Sudah kami sampaikan kepada Pemerintah, kita menolak dan akan melakukan aksi sebagai bentuk protes yang kedua dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan lakukan pengaduan hukum ke PTUN, karena tidak ada penetapannya itu dalam berdasarkan hasil survei. Amanah dari Peraturan Pemerintah tujuh delapan undang-undang 13 tahun 2003, upah itu didasarkan dengan hasil survei. Oleh sebab itu tidak adanya survei dan langsung aja kalkulator yang berbicara,” jelas Jazuli. (HP)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *