23 April 2021
  • 23 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Jokowi Panggil 5 Gubernur untuk Efektifkan Kebijakan PPKM

Jokowi Panggil 5 Gubernur untuk Efektifkan Kebijakan PPKM

By on 5 February 2021 0 64 Views

Ket gbr: Presiden Jokowi memanggil lima Gubernur untuk memaksimalkan kebijakan PPKM. (Biro Setpres).

ROC — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan PPKM tahap pertama tidak cukup efektif menurunkan kasus positif corona. Agar kebijakan ini bisa berhasil di lapangan, ia pun memanggil lima gubernur.

Jokowi memanggil gubernur yang menerapkan kebijakan PPKM di wilayahnya masing-masing. Ia ingin nantinya kebijakan PPKM tahap dua tersebut bisa benar-benar diterapkan di lapangan untuk menekan laju perebakan virus corona.

“Kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin di lapangan kurang,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2).

Pertama, ujarnya adalah PPKM harus diberlakukan sampai di level mikro seperti di kampung, desa, RT dan RW. Menurutnya, di situlah kunci untuk menekan tingkat penularan corona di masyarakat. Kedua, Jokowi pun menginstruksikan kepada para gubernur untuk memaksimalkan pelaksanaan 3T (testing, tracing and treatment).

“Yang tidak kalah pentingnya dari sisi pemerintah yaitu testing, tracing dan treatment artinya kalau tes Covid sudah dilakukan dan ketahuan segera dilacak paling tidak 30 orang yang kontak dengan orang ini harus dilacak dan kalau sudah ketemu segera dilakukan isolasi itu yang saya tekankan,” tuturnya.

Terkait program vaksinasi massal Covid-19 pada tenaga kesehatan, Jokowi mengatakan masih sampai saat ini berjalan dengan baik. Pada Kamis (4/2), katanya vaksinasi dilakukan di gelora Senayan untuk mempercepat proses vaksinasi.

Dalam kesempatan yang lain, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito memaparkan hasil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap pertama yang berlangsung dua minggu lalu.

Dijelaskannya, persentase kasus aktif harian selama periode PPKM pada dua minggu terakhir masih menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung stagnan. Pada dua minggu pertama Januari, sebelum dilakukan PPKM selisih persentase kasus aktif adalah 1,76 persen, sedangkan pada periode dua minggu PPKM selisih kasus aktif hariannya 0,45 persen.

“Hal ini menandakan bahwa selama periode pembatasan kegiatan dua minggu ini, perkembangan kasus aktif cenderung lebih melandai dibandingkan periode sebelumnya,” jelas Wiku.

Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan tren tingkat keterisian tempat tidur dan ruang isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 secara nasional, Wiku mengklaim terjadi penurunan yang cukup drastis.

Adapun selisih penurunan tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi pada dua minggu pertama di Januari adalah 0,72 persen, sedangkan setelah pelaksanaan dua minggu periode PPKM, terjadi selisih penurunan 8,1 persen. Untuk tingkat keterisian tempat tidur di ruang ICU, kata Wiku cenderung stagnan pada dua minggu pertama di Januari.

“Kemudian sempat meningkat tajam pada seminggu pertama pelaksanaan pembatasan kegiatan dan pada akhirnya turun perlahan di minggu kedua,” katanya.

“Menimbang temuan-temuan tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan dari olahan data ini yaitu pembatasan kegiatan selama dua minggu terakhir memberikan dampak pada melandainya kasus aktif harian. Akan tetapi dampak ini belum cukup untuk menurunkan penularan di tengah masyarakat,” paparnya.

Red

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *