23 April 2021
  • 23 April 2021
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Warganet Bahas UU ITE

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Warganet Bahas UU ITE

By on 9 February 2021 0 74 Views

Ket gbr: Jokowi meminta masyarakat aktif sampaikan kritik. Warganet ramai bahas UU ITE. (Sumber: Dok @jokowi).

ROC — Beredar pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik. Pernyataan tersebut langsung memicu komentar para warganet. Alhasil, UU ITE menjadi frasa yang masuk trending topic Twitter pada Selasa (8/2) kemarin.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Jokowi dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2).

Pernyataan itu disampaikan Presiden berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan sejumlah pelayanan publik masih perlu perbaikan.

Warganet ramai membicarakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena cemas penyampaian kritik pada pemerintah akan berujung pidana.

Warganet belum lupa dengan kasus Dokter Richard Lee yang dilaporkan dengan pasal UU ITE karena mengkritik Kartika Putri. Baru-baru ini, Safenet juga menerima laporan kriminalisasi aktivis lingkungan Marco Wijayakusuma.

Kasus terakhir itu menjerat Marco karena kritiknya atas pengambilan pasir Pulau Bangka.

Safenet mencatat, ada 324 kasus yang menggunakan UU ITE sebagai alat jerat warga. Angka ini dicatat sejak aturan itu mengalami revisi pada 2016 hingga Oktober 2020.

“Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi kini UU ITE banyak memakan korban. Pelapor punya power dan terlapor tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis, kata Treviliana Eka Putri, Manager Riset Center For Digital Society Fisipol UGM.

Aturan yang paling banyak digunakan dari UU ITE adalah aturan pencemaran nama baik dalam pasal Pasal 27. Aturan lainnya adalah terkait ujaran kebencian dalam pasal 28 UU ITE.

Data Safenet menunjukkan, korban UU ITE sebagian besar adalah jurnalis, aktivis, warga, artis, dan tenaga pendidikan. Data ini terkait kasus UU ITE sepanjang 2008-2019.

Jurnalis beritanews.com Muhammad Asrul adalah salah seorang korban UU ITE. Ia sempat ditahan sejak 30 Januari hingga 6 Maret 2020.

Data yang sama juga memperlihatkan, pelapor yang menggunakan pasal UU ITE paling banyak berasal dari kalangan pejabat publik, instansi, atau aparat keamanan, yaitu 38% dari total pelapor.

Warga awam, kalangan profesi, dan pengusaha adalah kelompok lain yang ikut menggunakan UU ITE.

Di sisi lain, pengkritik juga sering menerima intimidasi. Eksekutif Direktur Safenet menulis dalam jurnal ASEANFocus, ada lonjakan serangan digital pada kelompok kritikus pada Oktober 2020.

Serangan itu berupa pembajakan akun media sosial dan pesan singkat instan, teror telepon dari nomor asing, doxing atau penyebaran data pribadi, pembajakan situs, dan serangan troll yang termobilisasi.

“Koalisi Pembela HAM mencatat setidaknya telah terjadi 116 kasus serangan terhadap pembela HAM sepanjang Januari-Oktober 2020,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM pada 8 Desember 2020.

Hal ini misalnya terjadi ketika masyarakat ramai mengkritik revisi UU KPK pada 2019.

“Isu radikalisme, yakni isu Taliban ini sering dan sukses dipakai oleh buzzer yang bertujuan agar publik ragu terhadap KPK dan menyetujui agar revisi disahkan dan berharap capim terpilih bisa membersihkan isu itu,” ujar analis media sosial dan digital, Ismail Fahmi, dikutip dari Kompas.com.

Untuk kasus Doxing, Safenet mencatat, ada peningkatan hampir dua kali lipat kasus di 2020 dibanding kasus di 2019. Jurnalis dan aktivis HAM paling banyak menjadi korban serangan.

Red

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *