13 July 2020
  • 13 July 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Jokowi : Diberi Kewenangan Ubah UU, Ray Rangkuti : Otoriter

Jokowi : Diberi Kewenangan Ubah UU, Ray Rangkuti : Otoriter

By on 16 February 2020 0 130 Views

ROC — Kabar dan kejutan dari omnibus law kali ini adalah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diberi kewenangan untuk mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP). Padahal sesuai aturan, yang berhak mengubah UU adalah DPR-Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Regulasi di atas tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja sebagaimana dilansir dari detikcom, pada Minggu (16/2).

Dalam Pasal 170 ayat 1 disebutkan Presiden berwenang mengubah UU.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini,” demikian bunyi Pasal 170 ayat 1.

Pasal 4 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan Cipta Kerja. Yaitu:
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan
d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

“Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah,” demikian bunyi pasal 170 ayat 2.

Anehnya, PP adalah mutlak kewenangan eksekutif. Namun dalam omnibus law, penyusunan PP dilakukan dengan konsultasi bersama DPR.

“Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 170 ayat 3.

Sementara itu, pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang juga menolak tegas omnibus law RUU Cipta kerja, mempertanyakan wewenang yang diberikan kepada Presiden Jokowi, terkait hal itu.

“Nah kan, itu dia kan, sebenarnya kacau sekali. Di satu segi kita mau memperkuat konstitusi, namanya GBHN-lah, apalah. Tapi kok kita membiarkan, di mana ada di republik aturan presiden bisa mengubah undang-undang? Jadi eksekutif bisa mengubah aturan yang dibuat bersama rakyat,” ujar Ray, di Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

Ray menilai rencana tersebut akan memberikan peluang kepada Jokowi untuk bersikap otoriter. Apabila undang-undang itu disahkan, Ray kemudian mempertanyakan tugas Mahkamah Konstitusi.

“Ya kalau dari aspek legal formal, ya otoriter. Artinya, undang-undang bisa dibatalkan oleh presiden. Itu otoriter. Lalu Mahkamah Konstitusi (MK) apa lagi gunanya?” tegas Ray.

“Nggak perlu lagi pengujian undang-undang. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Nggak perlu Mahkamah Konstiusi (MK), cukup dibuat oleh presiden, aturannya selesai, buat perpres, dia buat kepres, itu boleh, tapi aturan yang berhubungan dengan kepentingan publik harus melibatkan publik,” tegasnya lagi.

Ray melanjutkan UU adalah aturan yang melibatkan publik serta dibuat berdasarkan kehendak publik. Apabila Jokowi bisa mengubah undang-undang, Ray menilai Jokowi melawan kehendak publik.

“Undang-undang itu adalah aturan yang melibatkan publik, dibuat berdasarkan kehendak publik. Undang-undang itu bisa dibatalkan secara eksklusif oleh presiden sendiri. Ya artinya presidennya melawan kehendak publik, kalau dalam konteks itu ya. Nah itu menjadi kekacauan. Ya oleh karena itu saya pribadi menolak omnibus law itu,” pungkasnya.

(idj/idj)
Foto : cnbcindonesia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *