19 October 2020
  • 19 October 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Iuran Naik, Pemerintah Setop Suntikan Dana ke BPJS Kesehatan Atasi Defisit Anggaran

Iuran Naik, Pemerintah Setop Suntikan Dana ke BPJS Kesehatan Atasi Defisit Anggaran

By on 7 January 2020 0 183 Views

Jakarta, ROC – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan suntikan dana lagi terhadap Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Komitmen tersebut seiring dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan yang berlaku awal tahun ini.

“Dengan kenaikan (iuran), kita lihat BPJS Kesehatan tidak perlu tambahan dana tahun ini. Selain itu BPJS juga sudah menjanjikan untuk menjaga keuangan,” kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi peserta tidak mampu. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan meski ada kenaikan.

“Dapat kami sampaikan di 2020, sesuai tarif PBI BPJS kesehatan pemerintah telah menabung tambahan alokasi mencapai Rp 20 triliun, sehingga belanja untuk JKN 2020 RP 40 triliun lebih, ini tentu kebijakan dan perbaikan jaminan kesehatan untuk masyarakat,” imbuh dia.

Pemerintah Siapkan Dana Rp 14 T untuk Peserta PBI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah siap mencairkan dana talangan, yang nantinya akan digunakan untuk menutup kenaikan besaran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Indonesia (PBI).

“Akan kita bayarkan sesegera mungkin,” kata Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (31/10).

Berdasarkan dana yang dihitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 maka total yang akan dicarikan yakni sekitar Rp14 triliun. Jumlah itu, nantinya juga dipergunakan untuk menambal di berbagai daerah.

“Sekitar Rp14 triliun. Nanti kami akan lihat karena kita juga bayar untuk daerah,” tandasnya.

Seperti diketahui, kenaikan iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (Red/Merdeka)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *