6 April 2020
  • 6 April 2020
Breaking News
  • Home
  • Nasional
  • Ini Golongan yang Bebas dari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ini Golongan yang Bebas dari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

By on 14 November 2019 0 101 Views

ROC – Pemerintah telah memutuskan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen, namun tidak semua kalangan masyarakat terkena kenaikan.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, kalangan yang tidak mengalami kenaikan iuran adalah kelompok buruh yang pendapatannya di bawah Rp 8 juta per bulan.

“Pekerja yang terdampak penyesuaian iuran, itu yang punya pendapatan di atas Rp 8 juta, yang lebih dari12 juta 3 persen dari total pekerja,” kata Andayani, dalam diskusi Forum Medan Merdeka Barat, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatik, Jakarta, Rabu (13/11).

Dia melanjutkan, kalangan yang bebas dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah masyarakat tidak mampu, golongan masyarakat tersebut masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tidak bener warga miskin jadi lebih sengsara, kalau miskin tidak bayar iuran kok. Tapi mampu harus bayar iuran,” imbuhnya.

Menurut Andayani, bagi masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai PBI bisa mendaftar, dengan menghubungi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). “Gimana orang tidak mampu? Apakah orang itu harus bayar? Silakan daftar ke RT RW, nanti justru menjadi penerima bantuan iuran,” ujarnya.

Kenaikan iuran tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 34, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III akan meningkat menjadi 42 ribu dari saat ini Rp 25.250, iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 110 ribu dari saat ini Rp 51 ribu, lalu iuran kelas I akan naik menjadi Rp 160 ribu dari sekarang ini sebesar Rp 80 ribu.

“Berdasarkan data yang ada, harusnya lebih dari itu,” jelasnya.

Dampak Kenaikan

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tubagus Achmad C mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menimbulkan dampak, dan lembaganya telah memprediksi dampak yang akan terjadi.

“Setelah kita minta ini tentu saja ada dampaknya yang kita harus wanti-wanti,” kata Tubagus dalam diskusi Forum Medan Meredeka Barat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (13/11).

Tubagus menyebutkan, dampak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yaitu meningkatnya jumlah peserta non aktif, kemudian akan ada penurunan kelas peserta dan calon peserta enggan membayar karena peningkatan besar.

Untuk mengansipasi dampak tersebut, Tubagus mengingatkan BPJS Kesehatan harus pastikan kualitas pelayanan peserta lebih baik. Sebab dengan kenaikan tarif iuran maka akan ada perbaikan arus kas pada BPJS Kesehatan.

“Bukan hanya defisit saja tapi cashflow harus diperhatikan. Tentu saja keberlanjutan program berjalan dengan baik ada penyesuaian,” tuturnya.

Dia melanjutkan, penyediaan sarana termasuk peningkatan mutu kesehatan juga harus dilakukan, serta transparansi sehingga tidak ada penggelapan iuran.

Anggaran Tutup Defisit

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati masih menghitung anggaran untuk menutup kebutuhan biaya BPJS Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Seperti diketahui, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari mendatang.

“Kan kita membahas akan sesuai dengan perpres. Untuk membayar yang ASN, untuk yang PBI, dan yang untuk daerah. Itu nanti itu yang akan kita hitung. Jumlahnya masing-masing nanti akan dihitungnya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11).

Mengutip Perpres Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh kategori peserta. Baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, serta Peserta Penerima Upah (PPU) badan usaha swasta maupun PPU pemerintah.

Walau iuran PPU pemerintah dan perangkatnya naik, tetap akan ada penambahan anggaran dari negara untuk membantu menutup kebutuhan itu. Negara nantinya akan membayar iuran bagi pejabat pemerintah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, serta kepala desa dan perangkat desa.

(Red/Merdeka)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *