31 May 2020
  • 31 May 2020
Breaking News
  • Home
  • Redaksi
  • Ini Alasan Jokowi Akhirnya Larang Mudik dan Ini Sanksi Kalau Nekat Melanggar

Ini Alasan Jokowi Akhirnya Larang Mudik dan Ini Sanksi Kalau Nekat Melanggar

By on 21 April 2020 0 112 Views

Ket.gbr: Presiden RI Joko Widodo
(Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta, ROC — Dalam upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 ke banyak daerah, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan tegas terkait mudik Lebaran tahun ini. Jokowi memutuskan dan menyatakan melarang warga mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah sebelumnya tidak melarang mudik. Namun untuk mencegah warga tidak mudik, diberikan bantuan sosial agar perantau bisa bertahan tidak pulang ke kampung halamannya. Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

“Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka rapat terbayas (ratas) virtual, di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4).

Kementerian Perhubungan sendiri sudah mulai menggarap aturan setingkat Peraturan Menteri untuk mengatur jalannya transportasi saat pelarangan mudik. Dalam aturan ini, bagi yang masih nekat mudik bakal kena sanksi.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan bahwa sanksinya akan berpatokan pada UU no 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksinya itu ada di UU Karantina no 6 tahun 2018 ada itu. Saya nggak hapal persis, tapi mungkin akan kita ambil dari situ,” jelas Budi usai mengikuti Ratas, Selasa (21/4).

Sanksinya menurut Budi paling berat bisa jadi terkena denda dan hukuman kurungan.

“Ada denda sama hukuman. Dendanya berapa lupa saya, dilihat UU-nya aja. Kalau hukuman ya mungkin kurungan,” lanjutnya.

Bila dilihat dari UU no 6 tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.

Berikut Bunyi Pasal 93 :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Ini Alasan Jokowi Larang Mudik Lebaran

Sebelum mengumumkan keputusan itu, Jokowi menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan beberapa kajian dan pendalaman di lapangan. Selain itu hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menjadi acuan.

“Dari hasil kajian-kajian di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%. Yang tetap bersikeras mudik 24%. Yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24%,” jelas Jokowi.

“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek. Kemudian Kartu Pra Kerja sudah berjalan. Minggu ini juga bansos tunai juga sudah dikerjakan,” tambahnya.

Menurutnya, baik bansos, Kartu Pra Kerja maupun insentif lainnya ternyata belum bisa menahan niatan para perantau untuk pulang kampung. Oleh karena itu hari ini pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat mudik.

“Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada Minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” tegas Jokowi.(idj/idj)

 

 

👉Terimakasih sudah membaca & membagikan link republik-online.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *