5 July 2020
  • 5 July 2020
Breaking News
  • Home
  • Daerah
  • Jawa Timur
  • Himbauan Gubernur Jatim Kepada Perusahan Untuk Memberikan THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Himbauan Gubernur Jatim Kepada Perusahan Untuk Memberikan THR Paling Lambat H-7 Lebaran

By on 10 May 2019 0 270 Views

SURABAYA, ROC – Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada semua Bupati dan Walikota se Jawa Timur untuk mengawasi setiap Perusahaan dalam memberikan tunjangan hari raya kepada karyawannya.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10.003/012.3/2019 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019.

Tunjangan Hari Raya, jelas Gubernur Jatim, harus diberikan paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri.

“Pemberian THR juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh,” ujar Gubernur Jatim.

Surat imbauan kepada Bupati dan Walikota terkait THR, bertujuan untuk menjaga hubungan antara pengusaha dan karyawan agar lebih harmonis serta kondusif di internal perusahaan. Besarnya jumlah THR juga tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dan karyawan.

Dalam hal ini biasanya tertuang pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta perjanjian kerja bersama, atau berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan perusahaan.

“Pengusaha wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan. Sedangkan besaran THR yang diberikan bervariatif, tergantung masa kerja,” ujarnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bahwa bagi perusahaan yang telat membayarkan THR akan diberikan denda serta teguran. Denda yang dikenakan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Dengan adanya surat imbauan tersebut Bupati dan Walikota diharapkan ada perhatian, pengawasan dan penegasan kepada para pengusaha di wilayah masing-masing, agar tepat waktu memberikan THR. Hal tersebut sebagai antisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR.

“Gubernur Jatim mengharap juga bahwa dibentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2019 untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh karyawan,” jelasnya.

Gubernur Jatim juga mengamati arus mudik lebaran. Bagi perusahaan yang menyediakan angkutan mudik lebaran bagi karyawannya, terus bisa dilanjutkan. Dan sedangkan bagi perusahaan yang masih belum bisa menyediakan angkutan mudik, diharapkan menyediakan sesuai denga kemapuan perusahaan itu sendiri.

“Bertujuan untuk memperingan beban karyawan untuk merayakan mudik lebaran,” tambahnya. (HP)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *